Kontroversi mobil muspida

TRIBUNJATENG.COM YOGYA, – Pengadaan lima mobil dinas baru bagi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) sampai sekarang menuai pro kontra di internal dewan. Menurut Komisi C Pengadaan mobil baru bagi Muspida  sengaja diseragamkan supaya tidak menimbulkan salah paham. Disisi lain meskipun sudah diputuskan 28 November 2011 Komisi A DPRD Kota Yogyakarta merasa belum mendapatkan surat permohonan pengadaan dari Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD).

Ketua Komisi C DPRD Yogyakarta, Zuhrif Hudaya mengatakan pengadaan mobil dinas bagi Ketua Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dandim, dan Polresta untuk menunjang kinerja mereka sebagai mitra Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat. Pengadaan mobil dinas bagi instansi vertical itu dirasa penting.

”Banyak tamu yang datang ke Yogyakarta baik dari dubes asing maupun kunjungan dari pejabat-pejabat ke sini. Sehingga butuh kecepatan dalam melayani. Karena itu kami mengadakan pengadaan mobil bagi empat instansi vertical ini untuk memperlancar kinerja pelayanan mereka,” jelas Zuhrif kepada Tribun Jogja, Selasa (7/120.

Zuhrif beralasan, semisal mobil Dandim maupun Kapolres usianya sudah lebih dari 10 tahun itu sudah perlu diganti. Mengenai mobil Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Zuhrif mengaku memang keluaran 2008. “Kalau yang lain diganti ada yang tidak diganti nanti menimbulkan kesalahpahaman. Jadi mending diseragamkan,” jelasnya.

Menurutnya pengadaan mobil bagi Muspida diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku, dengan mekanisme pinjam pakai. “Kalau seperti mobil Kajari itu yang lama ya diambil dipakai instansi lain yang butuh,” katanya.

Disisi lain Komisi A DPRD Yogyakarta merasa tidak menerima surat permohonan pengadaan  mobil dinas bagi Muspida. “Kami hanya diberi tahu soal usulan pengadaan mobil Muspida di tingkat pembahasan. Surat permohonan sampai sekarang tidak ada,” kata Bambang Anjar Jalumurti, Anggota Komisi A sekaligus Anggota Badan Anggaran.

Bambang mengatakan tidak menerima secara rinci tipe mobil yang diadakan bagi Muspida. “Apakah harus Xtrail. Tidak ada penjelasan spesifikasi. Kami belum pernah dengar secara detail,” katanya secara terpisah.

Harusnya, kata Bambang, pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan penilaian. Termasuk kapasitas mobil harusnya tidak lebih dari 2000 cc.

 Pimpinan Dewan sebagai penanggungjawab penganggaran merasa type Xtrail yang diadakan untuk lima Muspida tidak berlebihan. Menurut Ketua DPRD Yogyakarta, Henry Kuncoroyekti mengatakan tidak etis jika mobil Dandim maupun Kapolres usianya sudah lebih sepuluh tahun. Padahal Yogyakarta menjadi barometer dan sering menerima kunjungan tamu.

 “Tidak etis mobile Dandim cuma taft. Kalau ada kunjungan mobil tamu banter mobil mereka mogok gimana. Kami memang fasilitasi karena ingin Yogyakarta aman, kondusif memang disamakan supaya perawatan enak. Tidak perlu dipermasalahkan wong harga juga masih normal. Kami tidak melakukan pengadaan mobil Porche kok,” tandasnya.