Senin, 22 Desember 2014
Tribun Jateng

Kadivpas Jateng: Kami Butuh Bukti Jual Beli Kamar

Selasa, 14 Mei 2013 09:06 WIB

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Aroma praktik jual beli fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) di Jateng sebenarnya sudah terendus Kanwil Kemenkumham. Namun, mereka mengaku sulit menangkap pelaku karena butuh bukti kuat.

Praktik jual beli fasilitas di dalam Lapas dan Rutan, disebut-sebut sebagai dampak jumlah tahanan dan narapidana yang melebihi daya tampung.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum HAM Jateng, di antara 24 Lapas dan 20 Rutan, kondisi over-kapasitas terparah terjadi di Lapas Kelas IIA Purwokerto dan Rutan Purbalingga.

Data yang dihimpun Tribun Jateng per Senin (13/5/2013) petang, kelebihan kapasitas di Lapas Kelas IIA Purwokerto mencapai 319 persen. Lapas yang berkapsitas 111 warga binaan, dihuni 354 Napi. Sedangkan Kedungpane yang berkapasitas 530 penghuni, diisi 1.142 orang.

Sedangkan di Rutan Purbalingga, over kapasitas hingga 181 persen. Rutan yang seharusnya dihuni oleh 78 tahanan, kenyataannya diisi 141 orang tahanan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Kota Tegal, Hamidah Abdurrachman mengatakan, kondisi Lapas dan Rutan yang kelebihan kapasitas itu menjadi momentum bagi oknum sipir mencari keuntungan.

Ketika para tahanan berdesakan dalam kamar, mereka yang berduit cenderung meminta fasilitas lebih. Setali tiga uang, para oknum sipir yang mendapat kesempatan pun langsung menyambarnya.

"Oknum petugas sengaja menumpuk penghuni tidak mampu di tempat tertentu, demi menyediakan fasilitas cukup mewah bagi yang siap bayar mahal," kata Hamida, Senin (13/5).

Akibat situasi itu, kerapkali terjadi konflik antarpenghuni di kamar yang berjejal. Saat inilah, pihak Lapas biasanya mengajukan alasan jumlah sipir yang tidak memadai. Padahal, sistuasi berjejal itu diciptakan oleh oknum Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkuham Wilayah Jawa Tengah, Suwarso memilih mengajukan alasan over-kapasitas sebagai biang praktik jual beli fasilitas di Lapas. "Sejauh ini volume penghuni tidak sepadan dengan jumlah petugas. Perbandingannya 1:100. Idealnya, 1:15," kata Suwarso.

Atas kondisi itu, dia tidak memungkiri apabila ada beberapa oknum petugas yang berusaha nakal mengambil momentum demi kepentingan pribadinya.

Sayangnya, kata Suwarso, Kemenkumham tidak serta merta bisa menangkap petugas yang diduga melakukan praktik nakal itu. 

"Kami butuh bukti dan data yang akurat (soal jual beli fasilitas napi di dalam Lapas, termasuk kamar)," ujarnya.
Berbenah

Mengantisipasi tindak pelanggaran oknum sipir, Lapas IIA Magelang terus melakukan pemantauan terhadap pegawainya. Pemantauan itu berupa pengawasan yang jeli dan melekat untuk semua sipir, agar tidak ditemukan penyalah gunaan profesi, misalnya pungutan liar ataupun kurir.

"Kami selalu memberikan pembekalan kepada semua anak buah pada saat apel. Kami langsung terjun ke lapangan untuk memastikan suasana kondusif atau tidak," jelas Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban (Kamtib), Slamet Priyono kepada Tribun beberapa waktu lalu.

Slamet menjelaskan institusinya membawahi 98 petugas. Pembekalan kepada mereka dimaksudkan agar semua pegawai patuh pada kode etik. Hal itu sebagai antisipasi pungutan liar, peredaran narkoba dan handphone ke dalam lapas. "Kami juga mengecek apapun yang dibawa pegawai. Tidak hanya pembesuk tahanan," jelasnya.

Ia mencontohkan, jika ada anak buah atau sipir yang membawa tas kresek berisi makanan, akan diperiksa. Ia juga memastikan Pungli ataupun pelanggaran lainnya di dalam Lapas yang dipimpinnya.
Selain menggeledah dan mengawasi sipir, pihak Lapas juga melakukan operasi kamar dan penggeledahan bagi tahanan dan narapidana yang dilaksanakan setiap dua kali dalam satu bulan.

Pembenahan juga dilakukan di Rutan Kelas I Solo. Jika menilik ke belakang, tahun 2011 lalu seorang oknum sipir rutan Solo pernah terlibat kasus penyelundupan sabu untuk berpesta para tanahan.
Tak ingin praktik-praktik nakal oknum petugas terulang, Rutan Solo berbenah. Pengunjung yang ingin membesuk, diperiksa hingga tiga lapis. Sementara petugas Rutan diharuskan meletakkan barang-barangnya di loker khusus.

Pengetatan itu bentuk perwujudan gerakan Getting To Zero Halinar (handphone, pungli, dan narkoba) yang sudah dicanangkan. "Tentu Kami melakukan berbagai antisipasi terjadinya Halinar. Petugas yang kedapatan melakukan pelanggaran akan kami tindak sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata Kepala Rutan Klas I, Sudjonggo.

Setiap pembesuk yang masuk diperiksa oleh petugas rutan hingga tiga lapis yakni dua kali sebelum masuk dan satu kali saat menemui tahanan. Pemeriksaan meliputi penggeledahan fisik atau barang bawaan pembesuk. (tim).
Editor: agung yulianto
Sumber: Tribun Jateng

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas