• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribun Jateng

Kepala Disdik Purbalingga Tersangka Korupsi Rp 1,5 Miliar

Jumat, 31 Mei 2013 11:25 WIB
TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga telah menetapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Purbalingga, Iskak, sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 senilai Rp 31,7 miliar. Tersangka lainnya adalah tiga kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Martini mengatakan pada Jumat (31/5/2013) atau hari ini, Iskak diminta hadir di kantor kejaksaan untuk diperiksa sebagai tersangka. "Sebelumnya, tersangka sudah dua kali diperiksa sebagai saksi dan Jumat kami panggil sebagai tersangka," kata Martini di kantornya, Kamis (30/5/2013).
 
"Apakah tersangka akan kami tahan atau tidak, lihat situasi dan kondisi  nanti. Bisa saja langsung kami tahan, namun bisa juga tidak," imbuh Martini yang didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus Wawan Kustiawan.   

Aturan menyatakan, tersangka dapat ditahan apabila penyidik menemukan alasan kuat untuk menahannya. Alasan kuat penahanan adalah tersangka tidak kooperatif, tersangka berpotensi melarikan diri, dan tersangka berpotensi menghilangkan barang bukti.

Terkait kasus yang sama, Kejari Purbalingga juga telah menetapkan tiga Kepala UPT Dinas Pendidikan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga, Sahlan; Kepala UPT Kecamatan Bukateja, Mugi Rahardjo; dan Kepala UPT Bobotsari, Suprapto. 

Penetapan status tersangka terhadap para pejabat Dinas Pendidikan Purbalingga dilakukan setelah kejaksaan melakukan serangkaian penyidikan. "Kami sudah memeriksa lebih dari 100 kepala SD dan 18 kepala UPT atau seluruh kepala UPT Dinas Pendidikan se-Purbalingga," katanya. 

Bentuk penyelewengan DAK tahun 2012 adalah keempat pejabat diduga mengutip dana DAK sebesar 5 persen dari total dana DAK tahun 2012 sebesar Rp 31,7 miliar. Dengan demikian, besarnya kutipan mencapai sekitar Rp 1,5 miliar.

"Dari dana itu, Kepala Dinas Pendidikan meminta 5 persen yang alasannya untuk biaya operasional. Tiga kepala UPT itu diperintahkan menjadi koordinator yang mengumpulkan uangnya," tutur Martini.

Setelah pemanggilan Iskak, Kejari Purbalingga akan segera memanggil tiga tersangka lainnya. Keempat pejabat itu dijerat pasal 12  UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” ujar Martini.

Martini juga mengatakan pihaknya akan selekasnya merampungkan penyidikan kasus tersebut agar bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Semarang. (prs)
Editor: agung yulianto
Sumber: Tribun Jateng
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas