Senin, 6 Juli 2015

10.111 Pekerja Outsourcing PLN akan Mogok Kerja

Rabu, 2 Oktober 2013 10:42

10.111 Pekerja Outsourcing PLN akan Mogok Kerja
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Ratusan karyawan outsourcing PT PLN (Persero) menggelar aksi tidur didepan pintu gerbang kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jateng, Selasa (1/10/2013). Mereka mengancam akan memadamkan arus listrik pada 27 Oktober di mana bertepatan dengan HUT PLN jika karyawan yang masih berstatus Kontrak (outsourcing) belum diangkat. 

MEMATANGKAN rencana mogok kerja pada 17 hingga 27 Oktober mendatang, pekerja Outsourcing (OS) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kantor Distribusi Jawa Tengah (Jateng)-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rapat akbar, Selasa (1/10/2013). Aksi yang dilaksanakan di Jalan Sri Wibowo IV Semarang ini, dihadiri ratusan pekerja dari berbagai daerah.

Menurut Ketua Serikat Pekerja Independen (SPI) Suwardiyono, tuntutan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut ditegaskan kontrak kerja paling lama hanya dua tahun dan bisa diperpanjang satu kali dengan jangka waktu satu tahun.

"Berdasarkan peraturan tersebut, karyawan OS PLN harusnya diangkat menjadi pegawai tetap. Banyak di antaranya yang sudah bekerja hingga puluhan tahun," katanya.

Di sisi lain, katanya, manajemen PLN ingin mengakali UU. Caranya, tenaga OS dikategorikan sebagai tenaga penunjang. Sementara jika dilihat dari fungsinya, misalnya bidang pelayanan tekhnik (Yantek), mereka adalah pekerja inti.

Oleh karenanya, aksi mogok kerja juga dimaksudkan untuk menunjukkan, pekerjaan yang dilakukan OS merupakan aspek utama. "Jika pelayanan terganggu, berarti itu pekerjaan inti," sambungnya.

Pekerja OS, tegas Suwardiyono adalah ujung tombak pelayanan PLN. Hampir semua pekerjaan lapangan PLN dilakukan tenaga OS. Karena sudah terbiasa bekerja di lapangan, Suwardiyono mengklaim, mereka mempunyai kemampuan di atas pegawai organik.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Listrik Nasional (SPLN) wilayah Jawa Tengah-DIY, Murtejo (46) mempertanyakan nasib rekomendasi panitia kerja (Panja) yang dibentuk Komisi IX DPR RI. Dalam rekomendasi itu, pemerintah harus mengangkat karyawan OS BUMN menjadi pegawai tetap. Namun hingga hari ini, rekomendasi tersebut belum dilaksanakan.

Halaman1234
Editor: agung yulianto
Sumber: Tribun Jateng
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas