• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Tribun Jateng

Pemerintah Diminta Jangan Ikut Usulkan UMP 2014

Minggu, 20 Oktober 2013 11:20 WIB
Pemerintah Diminta Jangan Ikut Usulkan UMP 2014
Tribun Jateng/Raka Pujangga
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah batal rapat karena digeruduk sejumlah buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Semarang, di kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah, beberapa wqaktu lalu.

Laporan wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, Dono Raharjo, kesulitan menentukan rumusan untuk usulan upah minimum provinsi (UMP) 2014 kepada Gubernur Jateng.

Hal itu menyusul, terlalu banyak usulan UMP di dalam Dewan Pengupahan Jateng, termasuk usulan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng.

"Seharusnya dinas tidak perlu ikut mengusulkan angka tersebut, cukup dari kalangan buruh dan pengusaha saja. Nanti ketemunya di angka berapa," kata dia kepada Tribun Jateng, Minggu (20/10/2013) kemarin.

Dono menambahkan, bila pemerintah ikut mengusulkan angka, maka akan menyulitkan penentuan rumusan angka pada putusan terakhirnya.

Dalam sidang Dewan Pengupahan Jateng, Disnakertransduk Jateng mengusulkan UMP 2014 Rp 1,406 juta dan Apindo mengusulkan Rp 1,3 juta.

"Bila mengikuti aturan resmi yang diusulkan pemerintah. UMP 2014 maksimal hanya mencapai angka Rp 1,5 juta di Jawa Tengah," jelas dia.

Dia mengaku, saat ini pihaknya masih menyiapkan draft usulan UMP 2014 itu dari unsur pekerja. Angka perhitungan sementara usulan yang ditetapkan dari unsur buruh sebesar Rp 1,7 juta.

"Angka itu muncul, dari KHL (kebutuhan hidup layak-red) sampai dengan Desember 2013 ditambah prediksi inflasi 2014 yang akan menyentuh angka UMP sebesar Rp 1,7 juta, atau naik 50 persen dari UMK tahun lalu," jelas dia.

Namun, kata dia, masih banyak dari unsur serikat pekerja yang mendesak untuk kenaikan UMK 2014 sebesar 100 persen dibandingkan 2013. Permintaan itu sebenarnya dinilai riil dan tidak mengada-ada.

"Seharusnya penentuan KHL saja berdasarkan 135 item. Namun, teman-teman buruh berjuang untuk menggunakan 84 item saja sulit sekali," kata dia. (*)

Penulis: raka f pujangga
Editor: rustam aji
Sumber: Tribun Jateng
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas