• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Tribun Jateng

Kasus Bupati Salim Seret Pejabat Rembang

Senin, 25 November 2013 10:07 WIB
Kasus Bupati Salim Seret Pejabat Rembang
Tribun Jateng/Adi Prianggoro
Moch Salim

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bupati Rembang, Moch Salim, 'menyeret' sejumlah anak buahnya dalam dugaan korupsi APBD 2006-2007 pada pos penyertaan modal untuk PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Setelah menetapkan Salim sebagai tersangka, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng membidik para pejabat Pemkab Rembang.

Penyidik Polda kini sudah menetapkan mantan Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Rembang, Waluyo, yang kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai tersangka. "Waluyo sudah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Jateng, Kompol Agus Setyawan, Sabtu (23/11/2013).

Dia menjelaskan, penetapan Waluyo sebagai tersangka setelah penyidik kepolisian menerima petunjuk dari kejaksaan.

Menurutnya, Waluyo yang pernah menjabat Kabag Perekonomian berperan sebagai pejabat yang bertanda tangan bila ada pengeluaran uang milik Pemkab Rembang. Ketika proses dugaan korupsi terjadi di lingkungan Pemkab Rembang, Waluyo lah yang menandatangani persetujuan uang keluar.

"Padahal saat itu uang yang dipakai untuk penyertaan modal ke PT RBSJ adalah dana tak tersangka yang ada aturan pemakaiannya sendiri, misalnya untuk dana penanggulangan bencana. Nah, Waluyo justru menandatangani uang keluar dari dana tak tersangka itu untuk kepentingan lain. Waluyo telah menyetujuinya, artinya dia terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini," tandas Agus.

Agus menambahkan, penyidik hingga saat ini belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Waluyo. Penyidik baru memintai keterangan sejumlah saksi, beberapa saksi di antaranya diperiksa di Pemkab Rembang. Waluyo dijerat pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana dan Undang-Undang Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3.

Lalu, apakah kasus korupsi penyertaan modal yang merugikan negara Rp 5,5 miliar ini akan berhenti pada Salim dan Waluyo saja?

"Belum tentu, bisa jadi akan ada tersangka lain. Kalau nanti hasil pemeriksaan terhadap Waluyo menyebutkan ada indikasi pelaku lain maka tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Kasus korupsi itu dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa berdiri sendiri," tegas Agus.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Djoko Poerbo Hadijojo mengungkapkan, surat perintah penahanan terhadap Salim sudah dikirimkan dan diterima oleh Presiden lewat Sekretariat Negara pada 1 November 2013.

Sesuai keputusan Mahkamah Agung maka pihak kepolisian dapat melakukan upaya paksa atau penahanan jika dalam waktu 30 hari setelah surat diterima Presiden tidak ada balasan.

"Tetapi (penahanan) itu akan kami koordinasikan dengan jaksa. Kami (polisi) juga tidak mau kasus ini sudah P21 di tingkat Kejaksaan Tinggi namun masih berlama-lama berhenti di penyidik," kata Djoko.

Seperti diberitakan, Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi terus menyelidiki kasus dugaan korupsi APBD 2006-2007 pada pos penyertaan modal untuk PT RBSJ. Polisi fokus pada objek yang ditangani terkait korupsi berupa pembelian sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan bagi hasil pengelolaannya serta pembelian kayu.

PT RBSJ terkait kasus ini melibatkan dua perusahaan, PT Amir Hajar Kilsi (AHK) untuk pembelian SPBU dan CV Karya Mina Putra (KMP) untuk pembelian kayu. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengeluarkan hasil audit investigasi yang menyebut ada kerugian negara akibat kasus ini sekitar Rp 5,5 miliar.

"Saat kami menyelidiki, mengacu kepada hasil audit investigasi BPK, ada keterlibatan PT AHK dan CV KMP. Tetapi pada akhirnya BPK mengeluarkan hasil audit akhir atas kasus dugaan korupsi ini yang menyebutkan hanya melibatkan PT AHK saja," terang Kompol Agus.

Pada awal kasus dugaan korupsi ini diselidiki, Agus mengungkapkan, tim penyidik dari Ditreskrimsus Polda Jateng sudah menyertakan sejumlah bukti kepada BPK untuk dilakukan audit investigasi.

Saat itu, tim penyidik polisi menyebutkan pos penyertaan pada APBD Kabupaten Rembang menyedot anggaran Rp 35 miliar, terdiri atas penyertaan modal Pemkab Rembang sebesar Rp 25 miliar pada APBD 2006 dan Rp 10 miliar pada APBD 2007.

"Dan hasil akhir audit BPK menyebutkan perkiraan kerugian negara (PKN) sebesar Rp 4,19 miliar. Sementara pos-pos lain dalam penyertaan modal itu dianggap BPK tidak ada unsur korupsinya. Kalau sekarang Kejati menyelidiki kasus yang sama dan tahun anggaran yang sama, barangkali mereka menemukan bukti baru," katanya.

Kuasa hukum Bupati Salim, Edy Haryanto mengungkapkan, polisi semestinya menghormati proses hukum. Artinya, menurut Edy, polisi harus menunggu surat balasan dari Presiden untuk memutuskan menahan atau tidak terhadap kliennya.

"Terlepas dari itu, langkah upaya paksa (penahanan) itu tidak tepat. Sebab, beliau (Salim) itu kooperatif dan tidak mungkin akan lari dari tanggung-jawab hukum, " ujar Edy. (Tim)

Editor: agung yulianto
Sumber: Tribun Jateng
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
193543 articles 92 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas