Rabu, 26 November 2014
Tribun Jateng

Cara Mengurus KRK dan IMB

Sabtu, 8 Februari 2014 09:11 WIB

Cara Mengurus KRK dan IMB
TRIBUN JATENG/GALIH PERMADI
ilustrasi bangunan. 

SELAMAT pagi, Tribun. Mau tanya, berapa lama proses pengurusan keterangan rencana kota (KRK) dan izin mendirikan bangunan (IMB)? Kira-kira, berapa biaya resminya? Terima kasih.

+628112729xxx

UNTUK pengurusan KRK dan IMB, jika semua syarat terpenuhi, dapat diterbitkan dalam waktu 15 hari kerja.
Persyaratan IMB meliputi:
1. Pengisian formulir permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui lurah dan camat setempat
2. KRK
3. Fotokopi bukti penguasaan hak atas tanah yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
4. Apabila tanah bukan milik pribadi, dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah yang ditandatangani di atas meterai
5. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon dan atau pemilik tanah
6. Fotokopi pembayaran pajak bumi bangunan tahun terakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang apabila tidak terkena pajak
7. Jikalau pemohon merupakan badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta pendirian
8. Gambar teknis rencana bangunan meliputi denah, tampak dua sisi, dua potongan, rencana atap, rencana pondasi, dan sumur resapan skala 1°100/1°200
9. Penghitungan kontruksi (lengkap beserta gambar dan fotokopi ijazah dan LKTP penanggung jawab serta surat pernyataan pertangungjawaban yang ditandatanganai di atas meterai cukup apabila bangunan bertantai dua atau lebih, berkontruksi bentang atap lebih dari 10 meter)
10. Penyelidikan tanah untuk bangunan berlantai satu lebih
11. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai
12. Dokumen lain yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan, yakni:
· Kajian lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL)
· Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis berwenang
· Persetujuan prinsip untuk pembangunan pendirian tempat ibadah serta bangunan lain sesuai ketentuan yang berlaku
· Rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk bangunan gedung berlantai empat atau lebih. Dokumen tersebut masing-masing rangkap tiga

Untuk biaya, disesuaikan Perda No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Perda tersebut, diatur bahwa besaran tarif disesuaikan lokasi, peruntukan, serta luasan tanah. (dni)

Achyani
Humas Pemkot Semarang

Penulis: dini
Editor: agung yulianto
Sumber: Tribun Jateng

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas