TribunJateng/

Saksi Sebut Proyek Kolam Retensi Muktiharjo Baru Rampung 75 Persen

Hingga batas waktu yang ditentukan, pada 29 Desember 2014, pekerjaan baru selesai 74 persen berdasarkan perhitungan konsultan pengawas.

Saksi Sebut Proyek Kolam Retensi Muktiharjo Baru Rampung 75 Persen
Tribun Jateng/M Zainal Arifin
Suasan sidang lanjutan kasus korupsi kolam retensi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2015) 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul, Pedurungan, Semarang, mengungkap bahwa proyek dengan nilai kontrak Rp 33,7 miliar pada 2014 itu tidak selesai dikerjakan.

Hingga batas waktu yang ditentukan, pada 29 Desember 2014, pekerjaan baru selesai 74 persen berdasarkan perhitungan konsultan pengawas. Namun, penyedia jasa, yaitu PT Harmoni Internasional Technology (HIT) mengeklaim pekerjaan telah selesai 99 persen.

"Ada perbedaan penghitungan. Versi konsultan supervisi pekerjaan baru 74 persen ditambah pompa. Tapi penyedia jasa menghitung 99 persen. Meski ditambah pompa, secara hitungan pekerjaan baru 80 persen," kata Ketua PPHP Proyek Kolam Retensi, Yosep Hariyadi, saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kolam retensi Muktiharjo Kidul untuk terdakwa direktur PT HIT, Handawati Utomo, dan Komisaris PT HIT, Tri Budi Purwanto, di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (8/12/2015).

Sebagai PPHP, Hariyadi mengaku, tidak memegang kontrak kerja sebagai acuan. Hanya saja, setelah menerima rekapitulasi pekerjaan dari konsultan pengawas, pihaknya mencocokkan data ke lapangan secara langsung.

Ia menuturkan, dari pencocokan itu didapati pekerjaan memang belum selesai. Ada beberapa bagian yang belum dikerjakan atau pekerjaan yang penghitungannya tidak sesuai dengan data yang ada. Ia mencontohkan, saat itu rumah pompa dan instalasi pompa memang sudah ada, namun belum terpasang sehingga tidak bisa difungsikan.

"Yang jelas, pekerjaan tidak sesuai dengan penghitungan penyedia jasa. Oleh karena itu, kami sebagai sebagai PPHP menolak menandatangani berita acara penerimaan pekerjaan," ujarnya.

Ia menambahkan, atas ketidakberesan pekerjaan itu, kemudian dilakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PSDA-ESDM Semarang, Nugroho Joko Purwanto, selaku pengguna anggaran. Dalam rapat itu, Nugroho yang juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, mengusulkan agar pekerjaan yang belum diselesaikan agar dimasukkan dalam progress atau perkembangan pekerjaan.

"Seperti rumah pompa dan pompa yang belum terpasang, jembatan, dan lainnya agar masuk dalam progress. Dengan demikian, hitungannya menjadi 97 persen. Itu yang kemudian dipaparkan oleh konsultan pengawas saat rapat di (Dinas) PSDA-ESDM," jelasnya.

Dalam hasil rapat itu, kata Hariyadi, Nugroho memerintahkan kepada PPHP untuk menandatangani berita acara penerimaan. "Saya menandatangani berita acara itu di rumah. Ada yang datang ke rumah," kata saksi lain, Isworo Samsul Hadi, anggota PPHP.

Selain mereka berdua, majelis hakim yang diketuai Andi Astara juga memeriksa saksi dari anggota PPHP lain proyek kolam retensi Muktiharjo Kidul. Keterangan yang didapat, semuanya mengatakan bahwa pekerjaan belum selesai dan diperintah menandatangani berita acara penerimaan oleh kepala Dinas PSDA-ESDM. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: rustam aji
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help