TribunJateng/

Ribuan Warga Jateng Jadi Korban Pelanggaran HAM di Sektor Pangan

Direktur LBH Semarang, Misbahul Munir, mengatakan, puluhan ribu warga Jawa Tengah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di sektor pangan

Ribuan Warga Jateng Jadi Korban Pelanggaran HAM di Sektor Pangan
tribunjateng
Warga penolak pabrik semen Pati melakukan longmarch 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Misbahul Munir, mengatakan, puluhan ribu warga Jawa Tengah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di sektor pangan.

Berdasarkan catatan akhir tahun 2015, tepatnya sebanyak 34.119 orang menjadi korban.

"Pelanggaran hak pangan masyarakat tersebut disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Seharusnya, pemerintah segera melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran itu," kata Munir, kemarin.

Pelanggaran di sektor pangan, menurutnya, terjadi akibat konflik pertanahan yang terjadi di Jateng.

Pada 2015, tercatat sebanyak 54 kasus dengan luasan lahan 2.319,24 hektar. Di dalamnya, meliputi kasus-kasus konflik tanah Hak Guna Usaha (HGU), kasus tanah Perhutani dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Lebih lanjut Munir mengatakan, beberapa kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang melanggar hak pangan warga Jateng diantaranya penerbitan SK Gubernur Jateng tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, SK Bupati Kabupaten Pati tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pabrik Semen serta Penambangan Batugamping dan Batulempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti.

"Serta Surat Rekomendasi Walikota Semarang yang merekomendasikan Kelurahan Tugurejo dan Karanganyar menjadi Kawasan Industri, Pergudangan dan Jasa serta Perumahan dan Wisata Komersil di Kota Semarang kepada PT Bumi Raya Perkasa Nusantara," sebutnya.

Sedangkan untuk kebijakan nasional, katanya, yaitu seperti Permen KP Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, PP nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Bentang Alam Karst.

"Pemerintah harus segera menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran HAM di bidang pangan itu dengan cepat. Apalagi situasi perekonomian Indonesia semakin sulit dan terbatasnya akses terhadap lahan pertanian yang menambah penderitaan masyarakat marginal," ujarnya.

Untuk itu, Ia berharap, pemerintah mencabut kebijakan atau setidaknya merevisi kebijakan yang jelas-jelas membenarkan praktek-praktek pelucutan hak atas pangan itu.

Dimana kebijakan tersebut telah bertentangan dengan cita-cita kedaulatan pangan yang telah digariskan dalam UU Pangan maupun dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Aktivis LBH Semarang, Zaenal Arifin, menambahkan, selain pelanggaran hak pangan tersebut, pelanggaran-pelanggaran HAM lain juga terjadi di Jateng. Seperti isu perburuhan, isu lingkungan dan isu masyarakat miskin perkotaan.

"Tercatat selama 2015 ini, ada 15 kasus perburuhan meliputi kasus tunjangan hari raya dan upah buruh migran. Sementara di isu lingkungan ada 36 kasus seperti pertambangan, pencemaran lingkungan, pendirian tower serta di isu masyarakat miskin perkotaan terdapat 65 kasus yang meliputi penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang lainnya, penggusuran perumahan, dan razia/penggarukan," tambahnya. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help