Pagari Pekarangan, Riyanta Minta Pengawalan Polisi Kudus, Ada Apa?

Pagari Pekarangan, Riyanta Minta Pengawalan Polisi Kudus, Ada Apa?

Pagari Pekarangan, Riyanta Minta Pengawalan Polisi Kudus, Ada Apa?
tribunjateng/yayan isro roziki
Pagari Pekarangan, Riyanta Minta Pengawalan Polisi Kudus, Jumat 15 Januari 2016 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Riyanta terpaksa meminta pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polres Kudus, untuk melaksanakan pembangunan pagar, di sebuah lahan yang berada di Jalan Raya Kudus - Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Jumat (15/1).

Upaya pemasangan pagar di tanah seluas 5.865 meter persegi itu, menurut dia, terus mendapat gangguan dari sekelompok warga, yang mengkalim sebagai ahli waris dari lahan tersebut. Dari pantauan Tribun Jateng, sekelompok warga tersebut merupakan keluarga besar dari Sukaeri, ahli waris dari Matueri Rebi. Saat beberapa tukang mengangkat beton-beton pagar, ia dan beberapa anggota keluarganya tampak berusaha menghalangi.

"Ini tanah kami, pak polisi ini kok diam saja. Ini tanah kami mau dikuasai orang kok dibiarkan, tolonglah kami pak," ujar Sukaeri.

Disampaikan, tanah tersebut merupakan bagian dari lahan total 11.000 meter persegi milik Maturi Rebi. Sebagai ahli waris, pihaknya merasa tak menjual tanah itu kepada orang lain.
"Kami punya buktinya, ada Leter C dari desa yang masih asli. Ayo kalau mau fair datangkan BPN dan pihak desa kemari," ucapnya.

Diketahui, tanah tersebut telah berpindah tangan, setidaknya dua kali. Terakhir, tanah di samping brak Djarum itu bersertifikat atas nama Liem Sugiyanti, klien dari Riyanta, sejak tahun 1997. Sengketa atas tanah tersebut sudah pernah masuk ke pengadilan, bahkan hingga ke tingkat kasasi. Hasilnya, Sukaeri cs, selalu kalah dari tingkat pertama hingga kasasi.

"Kami tak mengajukan PK, karena menurut kami objek yang disengketakan itu bukan tanah ini," sambung Sukaeri. Sementara itu, Riyanta, mengatakan kliennya membeli tanah itu dari seseorang sejak belasan tahun silam. "Sewaktu klien kami membeli, status tanah itu sudah ber-sertifikat hak milik (SHM) atas nama sang penjual. Jadi, kami sebenarnya sama sekali tak bersangkutpaut dengan keluarga Sukaeri ini," ucapnya.

Namun, saat hendak mendirikan bangunan, sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) yang keluar pada pertengahan Oktober 2015 kemarin, Sukaeri cs, selalu melakukan gangguan. Karena tak ingin berlarut-larut, menurut dia, kliennya pernah menawarkan 'tali asih' atau uang ganti tanaman, yang diklaim sebagai milik Sukaeri cs, sebesar Rp150 juta.

"Namun, Sukaeri cs, ngotot meminta uang sebesar Rp400 juta lebih, alasannya sebagai pelepasan hak mereka atas tanah itu. Jelas klien kami menolak, lha wong klien kami beli dari orang, dan tak bersangkutpaut dengan mereka," ucap Riyanta.

Ditambahkan, jika memang mereka merasa sebagai pemilik lahan, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. "Ini negara hukum, jadi silakan lakukan gugatan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kami meminta perlindungan polisi, karena kami menghargai hukum," imbuh dia. (*)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help