Ganjar Kecewa Pengajuan Program Pembangunan 2017 Mayoritas Masih Infrastruktur

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Program pembangunan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2017, mayoritas masih berupa infrastruktur. Hanya Kabupaten Kebumen yang memiliki program pengentasan kemiskinan.

Pengajuan program-program tersebut terungkap melalui dokumen pengajuan program dari Kabupaten dan Kota, serta adanya sinkronisasi program melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) yang digelar sejak 31 Maret lalu.

"Yang mengemuka dari Musrebangwil selama ini, Bappeda mencatat, semua yang diminta masih infrastruktur, hanya dari Kabupaten Kebumen yang beda yakni ada program mengentaskan kemiskinan," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dalam dialog interaktif 'Mas Ganjar Menyapa' di Puri Gedeh, Selasa (12/4/2016).

Sebelumnya, Musrenbangwil sudah digelar di sejumlah eks karesidenan, di antaranya eks Karesidenan Pati di Blora, eks Karesidenan Pekalongan, eks Karesidenan Banyumas, eks Karesidenan Kedu di Purworejo. Sementara hari ini, Selasa (12/4/2016) di Semarang Raya , dan Kamis (14/4/2016) di Solo Raya.

Ganjar mencontohkan, di Kabupaten Demak mayoritas masih berupa pengajuan program pembangunan jalan, pembuatan talud, pembangunan pasar dan lingkungan pasar. Di Kota Semarang, masih berupa pembangunan jalan, jembatan, pasar, gedung rawat inap di rumah sakit, dan Bus Trans Semarang.

"Saya agak kecewa, semuanya masih fisik, padahal harapan saya ada yang mengajukan pengentasan kemiskinan, misalnya pengajuan RTLH (rumah tidak layak huni), itu yang saya harapkan," katanya.

Gubernur menyebutkan, sebelum Musrenbangwil digelar sudah ada sebanyak 14 ribu program kegiatan yang diajukan dengan nilai total sekitar Rp 23 triliun. Menurutnya, seluruhnya sudah mengakomodasi aspirasi para anggota DPRD melalui kegiatan reses dan pengajuan langsung dari masyarakat.

Per 26 Maret 2016, jumlah pengajuan melalui aspirasi dewan mencapai Rp 683 miliar, pengajuan langsung dari masyarakat sebesar Rp 35 miliar, dan pengajuan pribadi melalui Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp 10 triliun.

"Seluruhnya akan disinkronisasi melalui musrenbangwil. Dan nanti kalau sudah fix akan dimasukan melalui rembugjateng.go.id. Cuma untuk penetapan butuh komitmen politik berdasar skala prioritas," katanya.(*)