Karangrowo Kudus Deklarasikan Desa Inklusif

"Saya berharap ke depannya masyarakat semakin saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh ada diskriminasi,” hatap Heri.

Karangrowo Kudus Deklarasikan Desa Inklusif
tribun jateng/m zaenal arifin
Perangkat desa dan tokoh melakukan penandatanganan deklarasi desa inklusif 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) bekerjasama dengan Pemerintah, tokoh lintas agama, dan masyarakat Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah, mendeklarasikan desa inklusif.

Deklarasi tersebut dikemas dalam acara "Panggung Rakyat, Ngaji Kebangsaan, dan Deklarasi Desa Inklusif" di halaman Balai Desa Karangrowo, Undaan, Sabtu (20/8/2016) malam.

Perwakilan eLSA, Ubbadul Adzkiya’ mengatakan, bahwa acara tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat secara umum supaya bersama-sama menghargai hak saudara-saudaranya yang selama ini termarjinalkan.

Ia menuturkan, belakangan ini hanya karena berbeda agama atau keyakinan, kemudian sebagian pemerintah dan masyarakat mengeksklusi saudaranya yang memiliki keyakinan keagamaan berbeda.

"Karena itu melalui deklarasi desa inklusi diharapkan semua pemangku kebijakan dan masyarakat secara umum dapat menerima dan menghargai keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda," katanya, dalam rilis ke Tribun Jateng.

Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Heri Darwanto menjelaskan, bahwa gagasan deklarasi desa inklusif sangat baik sekali mengingat penduduk desanya memiliki keberagaman agama.

"Di Karangrowo ada Islam, Kristen, dan Sedulur Sikep. Islam di sini juga bermacam-macam. Meski beragam, tapi kami sangat bersyukur semuanya bisa dilayani dengan baik. Masyarakat juga salig menghargai, guyub rukun sangat dijunjung tinggi di sini,” tuturnya.

Heri menandaskan, sejak dulu perbedaan agama atau keyakinan itu hal biasa di Desanya dan itu sah-sah saja. Karena itu pemerintah dan masyarakat tidak boleh menomorduakan para pemeluk agama yang berbeda, atau kaum minoritas.

Begitu juga dengan masyarakat yang merasa mayoritas harus menghargai saudaranya yang berbeda keyakinan. Baik Sedulur Sikep, Kristen, maupun Muslim, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

"Saya berharap ke depannya masyarakat semakin saling menghargai satu sama lain dan tidak boleh ada diskriminasi,” hatap Heri.

Deklarasi desa inklusif sendiri berisi 5 poin pernyataan, yaitu masing-masing elemen masyarakat, yakni Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Pemudi bersepakat untuk meneguhkan NKRI, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menjunjung tinggi toleransi beragama dan kepercayaan tanpa diskriminasi, mengedepankan nilai-nilai budaya lokal, saling menghargai dalam perbedaan dan keragaman agama/kepercayaan serta berkomitmen untuk saling membantu dalam penyelesaian persoalan di masyarakat.

Acara itu dimeriahkan dengan pagelaran budaya dan sejumlah perlombaan hiburan seperti menghias tumpeng dan volli. Tidak hanya itu saja, dalam ngaji kebangsaan itu juga dihadiri oleh Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Dr. KH. Mohamad Arja Imroni, para tokoh lintas agama, Pemerintah Desa Karangrowo Kecamatan Undaan, Muspika Kecamataan Undaan, Pemerintah Kabupaten Kudus, dan masyarakat umum. (*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: rustam aji
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved