TribunJateng/

LIPUTAN KHUSUS

BLH Jateng Nilai Moratorium Pabrik Semen Berdampak Besar

Rencana moratorium izin pabrik semen bisa menimbulkan dampak sosial yang besar, khususnya di Rembang.

BLH Jateng Nilai Moratorium Pabrik Semen Berdampak Besar
GOOGLE.MAP
PETA KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Rencana moratorium izin pabrik semen bisa menimbulkan dampak sosial yang besar, khususnya di Rembang. Dampaknya melebihi tuntutan para pihak yang kontra dengan pabrik semen. Demikian dikatakan Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Teknologi Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Otniel Moeda.

Ia mengatakan penambangan batu gamping oleh rakyat yang sudah berlangsung puluhan tahun juga harus berhenti. Apalagi alasan pemerintah pusat memoratorium untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). "Kalau KLHS jalan, semua harus stop. Yang berizin saja harus stop apalagi yang tidak berizin. Nanti malah ada dampak sosial baru yang lebih besar," katanya mengingatkan, Sabtu (3/9).

Secara unit usaha, penambangan rakyat skalanya kecil. Tapi secara akumulatif besar. Informasinya, hasil tambang batu gamping dalam sehari bisa 1.200 rit. Kalau satu rit setara dengan 6.000 kubik atau 6 juta kilo, sedangkan 1 kg gamping bisa menghasilkan 1,8 kg semen, maka pertambangan rakyat bisa menghasilkan semen 10,8 juta kg per hari. Jika diakumulatifkan setahun bisa sampai 3 juta ton lebih. Padahal kapasitas produkai semen Indonesia hanya 2,6 juta ton per tahun. “Pertambangan rakyat justru lebih besar,” katanya.

Hal lain yang membuat Otniel bingung adalah staf kepresidenan bilang bahwa kegiatan di Rembang harus stop karena akan di-KLHS dulu. Padahal Pegunungan Kendeng sudah di-KLHS oleh Dinas ESDM Jateng sejak 2012. "Kalau mau diperdebatkan, silakan KLHS dibawa ke ranah ilmiah. Apalagi yang kami lakukan sesuai UU 32 /2009," ujar pria berkumis itu.

Tidak hanya Kendeng, wilayah Gombong dan Wonogiri sudah di-KLHS. Otniel justru mempertanyakan wacana moratorium yang berlandaskan KLHS. Yang menjadi pertanyaan, KLHS yang dimaksud apakah di tataran rencana dan program ataukah di tataran proyek?

Sepengetahuannya, KLHS diterapkan di tataran kebijakan rencana dan program. Sedangkan di tataran proyek itu Amdal. Kalau KLHS turun dan semua yang ber-Amdal stop, berarti KLHS tidak sesuai UU 32/2009 karena masuk ke tataran proyek.

Di sisi lain, sisi historis pendirian pabrik semen di Jawa Tengah tidak bisa ditinggalkan. Contohnya pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang. Dulu, pabrik Semen Indonesia (Semen Gresik) berniat mendirikan pabrik di Pati. Waktu pihaknya memproses Amdal di Pati, tekanan penolakan luar biasa. Waktu Amdal disetujui, gugatannya juga masuk ke PTUN seperti sekarang ini dan inkracht-nya tetap menang Semen Gresik. Tapi dari pihak manajemen Semen Gresik memutuskan tidak jadi membangun.

Dalam perjalanannya, Semen Indonesia melakukan kajian, ternyata deposit Rembang bisa juga digarap. Maka, bergeserlah mereka di Rembang. "Di Rembang waktu proses Amdal sama sekali tidak ada penolakan mulai dari konsultasi publik, penyusunan RPL dan semua yang berhubungan dengan masyarakat tidak ada penolakan," tambah Otniel.

Hingga akhirnya Amdal selesai disusun pada 2012. Kemudian, manajemen Semen Gresik menyelesaikan proses lain hingga kondisi fisik seperti sekarang ini. "Baru muncul penolakan itu pada 2014 atau dua tahun setelah Amdal disahkan. Ada apa? Bedanya apa ? Fenomena apa itu? "tanyanya heran.

Untuk konflik kawasan di Pati, menurutnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengambil langkah paling bijak yaitu menyerahkan pada prosedur hukum yang berlaku. “Apapun keputusan pengadilan akan dilaksanakan,” tandasnya. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help