Pilkada DKI

Saat Nusron Wahid Jadi Tim Pemenangan Ahok, Jokowi Tanya: Kamu Pilih Mundur Atau . . .

Saat Nusron Wahid Jadi Tim Pemenangan Ahok, Jokowi Tanya: Kamu Pilih Mundur Atau . . .

Saat Nusron Wahid Jadi Tim Pemenangan Ahok, Jokowi Tanya: Kamu Pilih Mundur Atau . . .
Dok BNP2TKI
Saat Nusron Wahid Jadi Tim Pemenangan Ahok, Jokowi Tanya: Kamu Pilih Mundur Atau . . . 

TRIBUNJATENG.COM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR, serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan Timur tengah.

Saat menghadap itu, Nusron yang juga mantan ketua GP Ansor itu, ditanya oleh Presiden Jokowi terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat atau Ahok-Djarot.

Memang Nusron sempat jadi Ketua Tim Pemenangan, namun kemudian digantikan oleh Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetio Edi Marsudi. Dan sekarang Nusron tidak masuk dalam struktur tim pemenangan Ahok-Djarot.

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.

Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI. "Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI timur tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke Timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana. Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.

Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab. "Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia. (kompas.com/ihsanuddin)

Editor: iswidodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved