TribunJateng/

Panwas Jepara Waspadai Tangan Panjang Paslon Saat Pemilihan Petinggi

Panwas Jepara Waspadai Tangan Panjang Paslon Saat Pemilihan Petinggi yang digelar serentak Senin (14/11/2016) ini.

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Jepara mewaspadai potensi adanya "tangan panjang" paslon peserta pilkada dan tim kampanye saat gawe pemilihan petinggi (pilpet) yang digelar serentak Senin (14/11/2016) ini.

Dikhawatirkan iming-iming bantuan dalam berbagai bentuknya dari paslon kepada calon petinggi tak hanya berimbas perhelatan pilpet tak berjalan demokratis, namun juga berbuntut upaya "balas budi" yang menciderai gawe Pilkada Jepara karena adanya mobilisasi petinggi untuk kemenangan paslon tertentu.

Komisioner Panwas Pilkada Kabupaten Jepara Muhammad Oliz mengatakan gawe pilpet sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan terkait pilkada. Caranya, pihak tertentu itu membantu biaya pemenangan calon petinggi.

Imbal baliknya, sambung dia, jika menang dan terpilih maka petinggi tersebut harus ganti membantu memenangkan pihak tertentu itu saat gawe pilkada yang digelar sekitar tiga bulan mendatang.

"Ini harus diwaspadai karena istilahnya tak ada makan siang gratis. Upaya balas budi sangat mungkin terjadi. Kalau petinggi yang didukung paslon itu jadi maka dia pasti juga ganti membantu. Padahal petinggi termasuk daftar pihak-pihak yang dilarang menjadi tim sukses paslon pilkada," kata Oliz, dalam rilis yang diterima Tribun Jateng

Senin (14/11) ini ada 24 desa se Kabupaten Jepara yang menggelar pilpet serentak. Puluhan desa itu tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kota Ukir.

Berdasar pengalaman di berbagai daerah, kata Oliz, tim sukses petinggi juga menjadi tim paslon saat pilkada. Hal ini sangat mungkin sekali terlebih momen pilpet dan pilkada berdekatan dan hanya berselang beberapa bulan saja.

"Semisal ada upaya imbal balik apa saja itu termasuk yang kita pantau. Terpenting saat pilkada jangan sampai ada petinggi atau perangkat desa yang ikut dalam dukung mendukung paslon tertentu, apalagi sampai menggunakan fasilitas milik pemerintah," ujarnya.

Terkait hal ini, Panwas Pilkada Jepara sudah menginstruksikan jajaran panwascam hingga personel Panitia Pengawas Lapangan (PPL). Jajaran panwas di tingkat kecamatan hingga desa diharapkan terus memantau dan mengawasi "hiruk pikuk" gawe pilpet di wilayahnya masing-masing.

"Pilpet mestinya memang bukan ranah panwas pilkada. Tapi itu tetap ada hubungannya dengan gawe pilkada makanya juga kita kawal," tandasnya. (*)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help