TribunJateng/

Kajian Lingkungan di Pegunungan Kendeng Libatkan Lima Kabupaten di Jateng

Pemerintah pusat mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu nantinya menjadi rujukan yang sinergis antara pemerintah pusat.

Kajian Lingkungan di Pegunungan Kendeng Libatkan Lima Kabupaten di Jateng
Tribun Jateng/mamdukh adi priyanto
Aliansi Rakyat Kendeng Berdaulat melakukan sejumlah aksi penolakan pabrik semen di Pati 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah pusat mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu nantinya menjadi rujukan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, terhadap rencana investasi.

Khususnya untuk bidang pertambangan di sekitar wilayah Kendeng'>Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sebelum proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilakukan.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, yang juga koordinator penyusunan KLHS, dalam rapat Penyusunan KLHS Kawasan Kendeng'>Pegunungan Kendeng di Kantor Gubernur, Selasa (15/11/2016), sudah meminta kepada tim pelaksana KLHS agar pengkajian yang dilakukan betul-betul obyektif.

Pengkajian melibatkan banyak pihak, yakni pemerintah di lima Kabupaten di Jateng. Antara lain Blora, Grobogan, Rembang, Pati, dan Kudus. Serta tiga kabupaten di Jawa Timur yaitu Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. Serta Pemprov Jateng dan Jatim, dan pakar dari berbagai disiplin ilmu dan masyarakat.

"Memetakan konflik-konflik sosial dan sebagainya. Saya kira itu kalau hasilnya obyektif, keputusan KLHS ini bisa berlaku untuk jangka panjang," kata Teten melalui siaran pers dari Pemprov Jateng ke Tribunjateng.com, Rabu (16/11/2016).

Ia mengungkapkan, titik berat pemerintah dalam menyetujui perizinan terdapat tiga aspek. Yaitu aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi menjadi perhatian utama, jika tidak memungkinkan, pemerintah akan menolaknya.

"Yang harus jadi pegangan semua adalah aspek ekologi. Ini kita nggak boleh ada kompromi, karena ini juga harus berkelanjutan," tandasnya.

Tak dipungkiri, sejumlah investasi di Indonesia kurang memerhatikan aspek ekologi. Contohnya investasi lahan sawit di Sumatera yang karena terbakar, kini biaya lingkungan hidupnya lebih besar dari pajak yang diterima negara.

Dampak lingkungan sosialnya juga tidak baik karena jutaan masyarakat di kawasan kebakaran lahan menderita infeksi saluran pernafasan akut (ispa) dan terganggu aktivitasnya.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: a prianggoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help