TribunJateng/

Rapat Penyusunan KHLS

Ganjar Dukung Penyusunan Kajian Lingkungan Kendeng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan mendukung langkah Pemerintah Pusat yang mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ganjar Dukung Penyusunan Kajian Lingkungan Kendeng
Tribun Jateng/M Nur Huda
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendapat kejutan dari para petani saat mengunjungi pameran pada rangkaian Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) tingkat  Nasional ke-36 tahun 2016 di Balai Pengembangan Teknologi dan Pangan, Kabupaten Boyolali, Jumat (28/10/2016). 

TRIBUNJATENG.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan mendukung langkah Pemerintah Pusat yang mulai menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di bidang pertambangan di sekitar wilayah Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, sejak 2012 lalu sudah memiliki KLHS Kendeng Utara.

Pembahasan itu, kata Ganjar, akan memunculkan kesamaan pandangan antara Pemerintah Pusat, Pemprov, dan kabupaten/ kota.

Dengan demikian, kebijakan yang diambil nantinya tidak saling bertentangan.

Hal itu ditegaskan Ganjar melalui siaran pers dari Pemprov Jateng yang diterima Tribun Jateng, Rabu (16/11).

"Saya senang, karena kalau ini (KHLS) bisa ada, ya kita bisa pakai untuk pegangan berikutnya. Namun saya sampaikan, Jateng sudah punya KLHS 2012. Soal bener apa nggak bener, boleh dikoreksi. Tapi kami sudah punya pegangan," katanya.

Dalam rapat Penyusunan KLHS Kawasan Pegunungan Kendeng di kantor Gubernur, Selasa (15/11) lalu, lanjutnya, memetakan persoalan, menghimpun data tentang rencana pembangunan setiap daerah yang berada di sekitar wilayah Pegunungan Kendeng.

Selain itu juga menghimpun informasi tentang potensi Pegunungan Kendeng. Hasil rapat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh tim teknis.

"Kalau memang pertimbangannya tidak terlalu cocok bahwa kita bisa mengembangkan industri semen, ya sudah, moratorium saja. Tapi saya kira istana (Pemerintah Pusat--Red) masih memberikan kesempatan untuk mengkaji lebih dalam, dan saya kira itu bagus," katanya.

Objektif
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, yang juga koordinator penyusunan KLHS, dalam rapat Penyusunan KLHS Kawasan Pegunungan Kendeng di kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa lalu, menyatakan sudah meminta kepada tim pelaksana KLHS agar pengkajian yang dilakukan betul-betul objektif.

Pengkajian melibatkan banyak pihak, yakni pemerintah di lima kabupaten di Jateng, yakni Pati, Rembang, Grobogan, Kudus, dan Blora, serta tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban.

Selain itu, pengkajian juga melibatkan Pemprov Jateng dan Jatim serta pakar dari berbagai disiplin ilmu dan masyarakat.

"Memetakan konflik-konflik sosial dan sebagainya. Saya kira itu kalau hasilnya objektif, keputusan KLHS ini bisa berlaku untuk jangka panjang," kata Teten.

Ia mengungkapkan, titik berat pemerintah dalam menyetujui perizinan terdapat tiga aspek, yaitu aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Aspek ekologi menjadi perhatian utama, jika tidak memungkinkan, pemerintah akan menolaknya. "Yang harus jadi pegangan semua adalah aspek ekologi. Ini kita nggak boleh ada kompromi karena ini juga harus berkelanjutan," tandasnya. (TRIBUNJATENG/CETAK)

Penulis: m nur huda
Editor: a prianggoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help