UMK 2017

Ganjar Pranowo: Yuk Nyusun Struktur Upah, Nggak Usah Pakai Demo

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan mengundang para perwakilan serikat buruh dan pengusaha di Jawa Tengah, untuk membahas struktur dan skala upah.

Ganjar Pranowo: Yuk Nyusun Struktur Upah, Nggak Usah Pakai Demo
tribunjateng/dok
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah menetapkan nominal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 1.367.000. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akan mengundang para perwakilan serikat buruh dan pengusaha di Jawa Tengah, untuk membahas struktur dan skala upah. Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, pihaknya menyediakan waktu pada pekan depan.

"Saya akan menerima perwakilan kawan-kawan buruh untuk bareng-bareng menyusun struktur upah. Yuk, nyusun struktur upah, nggak usah pakai demo, ini kan barang baru," kata Gubernur, Kamis (17/11/2016).

Ganjar mengungkapkan, dirinya sudah berbicara langsung dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri, untuk segera membuatkan pedoman penyusunan struktur dan skala upah. Entah berupa PP ataukah Peraturan Menteri (Permen). Sehingga pembahasannya akan lebih mudah.

Jika tidak segera dikeluarkan pedomannya, lanjutnya, pihaknya akan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai ketentuan struktur dan skala upah tersebut. Diharapkan, Jawa Tengah dijadikan contoh untuk daerah lain.

"Sebab, rata-rata kasihan (para buruh), UMK oleh pengusaha dijadikan dasar terus. Padahal yang di atas satu tahun lebih (masa kerja), kan, harus ada strukturnya, itu yang belum ada," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Frans Kongi mengungkapkan, para pegusaha siap berdiskusi dengan serikat buruh. Namun ia menegaskan, bahwa pemerintah tak perlu intervensi.

"Pengusaha siap berunding. Tapi untuk skala upah bukan ranah pemerintah, melainkan pengusaha dengan buruh," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ganjar menyatakan, Pemerintah harapannya justru tak ikut campur. Cukup disusun oleh buruh dengan pengusaha.

"Tapi kalau macet, masa pemerintah tidak turun tangan? Kalau hari ini di antara mereka sudah sepakat dan bisa dilaksanakan, saya senang, yang saya tunggu, kan, itu," kata Ganjar.

"Lha kalau demo juga neng kene (di kantor Gubernur) kok, mbok demo neng perusahaane kono (mestinya kalau unjuk rasa di perusahaan masing-masing) kalau memang itu merasa urusan dia (pengusaha dan buruh saja). Pemerintah tugasnya adalah fasilitasi saja, maka mau saya terima," imbuh Ganjar.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved