TribunJateng/

UMK 2017

Data Lengkap UMK untuk Kabupaten Kota se Jawa Tengah Berlaku 1 Januari 2017

Data Lengkap UMK untuk Kabupaten Kota se Jawa Tengah Berlaku 1 Januari 2017

Data Lengkap UMK untuk Kabupaten Kota se Jawa Tengah Berlaku 1 Januari 2017 - besaran-umk-jateng-2017_20161122_130427.jpg
TRIBUNJATENG/WID
UMK Jateng telah ditetapkan Gubernur Jateng tanggal 21 November dan berlaku mulai 1 Januari 2017
Data Lengkap UMK untuk Kabupaten Kota se Jawa Tengah Berlaku 1 Januari 2017 - umk-jateng-telah-ditetapkan-gubernur-jateng-tanggal-21-november-dan-berlaku-mulai-1-januari-2017_20161122_130523.jpg
tribunjateng/wid
UMK Jateng telah ditetapkan Gubernur Jateng tanggal 21 November dan berlaku mulai 1 Januari 2017
Data Lengkap UMK untuk Kabupaten Kota se Jawa Tengah Berlaku 1 Januari 2017 - umk-jateng-telah-ditetapkan-gubernur-jateng-21-november-dan-berlaku-mulai-1-januari-2017_20161122_130528.jpg
TRIBUNJATENG/WID
UMK Jateng telah ditetapkan Gubernur Jateng tanggal 21 November dan berlaku mulai 1 Januari 2017

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penetapan besaran UMK 2017 di Provinsi Jawa Tengah tidak banyak gejolak demonstrasi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo telah menandatangani penetapan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017, pada Senin (21/11/2016).

Penetapan itu dilakukan setelah melalui berbagai proses sesuai tahapannya, termasuk usulan-usulan besaran nominal UMK tiap kabupaten kota. Sedangkan upah minimum provinsi atau UMP telah ditetapkan beberapa hari lalu, dengan mengacu pada angka usulan kabupaten paling kecil di Jateng yaitu Banjarnegara.

Melalui Surat Keputusan bernomor 560/50/2016 tersebut, nominal UMK 2017 ditetapkan tertinggi adalah Kota Semarang yang mencapai Rp 2.125.000, sedangkan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara yakni Rp 1.370.000.

wika bintang menjawab pertanyaan wartawan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, Pemerintah Provinsi akan melakukan konsultasi ke DPRD Jateng sebelum menyetujui atau menetapkan nominal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017.

"Kenaikan tertinggi mencapai 18 persen yaitu di Kabupaten Jepara. Untuk lainnya, rata-rata di atas ketentuan nasional yaitu lebih dari 8,25 persen," katanya usai menandatangani SK.

Adapun nominal UMK 2017 yang ditetapkan Gubernur tersebut, per Kabupaten dan Kota se Jateng antaralain :

1. Kota Semarang : Rp 2.125.000
2. Kabupaten Demak : Rp 1.900.000
3. Kabupaten Kendal : Rp 1.774.867
4. Kabupaten Semarang : Rp 1.745.000
5. Kota Salatiga : Rp 1.596.844,87
6. Kabupaten Grobogan : 1.435.000
7. Kabupaten Blora : Rp 1.438.100
8. Kabupaten Kudus : 1.740.900
9. Kabupaten Jepara : Rp 1.600.000
10. Kabupaten Pati : 1.420.500
11. Kabupaten Rembang : Rp 1.408.000
12. Kabupaten Boyolali : Rp 1.519.289
13. Kota Surakarta : Rp 1.534.985
14. Kabupaten Sukoharjo : Rp 1.513.000
15. Kabupaten Sragen : Rp 1.422.585,52
16. Kabupaten Karanganyar ; Rp 1.560.000
17. Kabupaten Wonogiri : Rp 1.401.000
18. Kabupaten Klaten : Rp 1.528.500
19. Kota Magelang : Rp 1.453.000
20. Kabupaten Magelang : Rp 1.570.000
21. Kabupaten Purworejo : Rp 1.445.000
22. Kabupaten Temanggung : Rp 1.431.500
23. Kabupaten Wonosobo : Rp 1.457.100
24. Kabupaten Kebumen : Rp 1.433.900
25. Kabupaten Banyumas : Rp 1.461.400
26. Kabupaten Cilacap : Rp 1.693.689
27. Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.370.000
28. Kabupaten Purbalingga : Rp 1.522.500
29. Kabupaten Batang : Rp 1.603.000
30. Kota Pekalongan : Rp 1.623.750
31. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.583.697,50
32. Kabupaten Pemalang : Rp 1.460.000
33. Kota Tegal : Rp 1.499.500
34. Kabupaten Tegal : Rp 1.487.000
35. Kabupaten Brebes : Rp 1.418.100

Ganjar tegaskan, penetapan UMK ini sudah melalui proses sidang Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi, pada 14 November 2016 lalu.

Pada pembahasan itu, disepakati bahwa UMK tidak dibahas dalam dewan pengupahan provinsi. Sementara pada pembahasan UMK yang tidak sepakat antara lain dari Kota Semarang dan Kabupaten Batang, kemudian diserahkan ke Gubernur.

Dari 35 kabupaten dan kota di Jateng, lanjut Ganjar, masih ada 19 kabupaten/kota yang nominal UMK yang diajukan oleh Bupati/Wali Kota belum 100 persen sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Maka pada penetapan UMK 2017 akan didorong 100 persen KHL, ini pekerjaan rumah (PR) untuk 2017," ujar Ganjar.

dialog ganjar dengan tni di teluk penyu cilacap_
Ganjar Pranowo berdialog dengan Dandim dan anggota Kodim Cilacap membahas pengembangan pariwisata Teluk Penyu di Cilacap.

Adapun nominal UMK ini, kata Ganjar, dijadikan jaring pengaman untuk para pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Sedangkan untuk yang lebih dari satu tahun, akan diatur melalui Struktur Skala Upah yang harus diputuskan antara pengusaha dengan buruh maksimal 23 Oktober 2017.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help