Dikritik Soal Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen, Ini Penjelasan Dishubkominfo Jateng

Prinsipnya, akan terus kami koordinasikan mengenai jalur perlambatan dan percepatan di tiap titik shelter yang telah dibangun.

Dikritik Soal Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen, Ini Penjelasan Dishubkominfo Jateng
TRIBUN JATENG/KHOIRUL MUZAKKI
ilustrasi Shelter BRT Trans Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng Satrio Hidayat terbuka menerima kritik, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan wakil rakyat Kabupaten Semarang terkait shelter Bus Rapid Trans (BRT) Koridor Semarang-Bawen.

Shelter-shelter itu terkesan mangkrak, proses pendiriannya juga dinilai melanggar sejak awal.

"Terima kasih atas masukan yang kami terima itu. Kami tidak memungkiri masih ada hal yang kurang dari rencana operasional BRT Koridor Semarang-Bawen. Segera kami koordinasikan secara lintas sektoral," kata Satrio kepada Tribunjateng.com, Minggu (27/11/2016).

Dia menyampaikan, pada awal perencanaan, termasuk saat penentuan titik puluhan shelter, pihak pengampu jalan tak mengakomodasinya.

Baca: Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen Mangkrak, Posisinya Makan Trotoar, Dikritik Anggota Dewan

Shelter-shelter itu berada di jalan yang membentang sepanjang 37,5 kilometer.

Mulai dari titik shelter Stasiun Tawang (Kota Semarang) hingga Terminal Bawen (Kabupaten Semarang).

"Kami tidak pernah diakomodasi untuk keberadaan layanan bus sebagai moda transportasi massal di dua daerah. Prinsipnya, akan terus kami koordinasikan mengenai jalur perlambatan dan percepatan di tiap titik shelter yang telah dibangun. Termasuk jika harus dibangun ulang, akan dihitung bersama alokasi ruang yang diperlukan," jelasnya.

Sekali lagi, ungkapnya, koordinasi akan dilakukan menyangkut lokasi dan posisi beberapa shelter yang dinilai tak memperdulikan keselamatan berlalu lintas tersebut.

Instansinya pun tidak ingin ketika BRT Koridor Semarang-Bawen dioperasionalkan, standar operasional prosedur (SOP) tak terpenuhi.

"Ini bukan hanya soal armada yang akan digunakan. Infrastruktur pendukung seperti shelter pun sama-sama penting. Dalam hal itu, kami akan menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keamanannya. Bukan hanya terkait penumpang, melainkan juga masyarakat di sekitar lokasi shelter," jelasnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help