Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen Mangkrak, Posisinya "Makan" Trotoar

Merujuk informasi yang dia terima, posisi puluhan shelter yang proyeknya berada di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Jateng

Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen Mangkrak, Posisinya
TRIBUN JATENg/KHOIRUL MUZAKKI
ilustrasi Shelter BRT Trans Semarang 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Beberapa anggota DPRD Kabupaten Semarang terus mempertanyakan nasib shelter Bus Rapid Trans (BRT) Trans Semarang Koridor Semarang-Bawen.

Shelter-shelter itu terkesan mangkrak, proses pendiriannya juga dinilai melanggar sejak awal.

Sepengetahuan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Joko Sriyono, Bupati Mundjirin pernah memprotes kondisi fisik shelter dan meminta digeser.

Protes itu dikeluarkan pada awal 2015.

Ternyata hingga sekarang tak ada perubahan.

"Hingga saat ini, tak sedikit warga yang mengeluh dan mengadu kepada kami di DPRD. Kami juga kesulitan menjawab karena sejak awal penanggung jawab proyek BRT Koridor Semarang-Bawen tak pernah berkomunikasi dengan kami," ucap Joko kepada Tribunjateng.com, Minggu (27/11/2016).

Merujuk informasi yang dia terima, posisi puluhan shelter yang proyeknya berada di bawah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng itu telah ada sejak akhir 2014.

Baca: Dikritik Soal Shelter BRT Koridor Semarang-Bawen, Ini Penjelasan Dishubkominfo Jateng

Sampai sekarang tak kunjung difungsikan, posisinya juga tak berubah.

"Silakan dilihat kondisi shelter sekarang. Semisal di sekitar kantor Bupati Semarang, shelter-nya permanen. Tidak ada ruang bagi pejalan kaki atau telah memakan trotoar. Itu sudah dikritik sejak lama, tetap saja tidak ada perubahan," jelas politikus PAN itu.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, melihat sejumlah shelter dibangun tak menjorok ke dalam.

Posisi itu berpotensi rawan kemacetan dan kecelakaan.

Lebih parah adalah mengabaikan fungsi trotoar sebagai pedestrian.

"Simpel saja, kapan program transportasi masal di sini saja kami tidak tahu. Sejak awal memang tidak ada komunikasi. Permintaan kami, tolong dikaji ulang. Pembangunan shelter terkesan dipaksakan dan mengabaikan Inpres Nomor 4 Tahun 2013," terang Bondan. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help