Mundjirin Blusukan Sosialisasi Amnesti Pajak di Pasar Babadan

Pada periode II ini, jumlah wajib pajak (WP) UMKM lebih banyak ikut, sebab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprioritaskan pada pelaku UMKM.

Mundjirin Blusukan Sosialisasi Amnesti Pajak di Pasar Babadan
Istimewa
Kepala KPP Pratama Salatiga Toto Hendiarto (kanan) dan Bupati Semarang, Mundjirin sedang blusukan ke pasar Babadan sosialisasi Amnesti Pajak, Selasa (29/11/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Raka F Pujangga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Program Amnesti Pajak periode II sudah berjalan hampir dua bulan.

Pada periode II ini, jumlah wajib pajak (WP) UMKM lebih banyak ikut, sebab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memprioritaskan pada pelaku UMKM.

Untuk memaksimalkan wajib pajak UMKM, DJP akan memakai strategi jemput bola di pusat-pusat kegiatan UMKM semisal Pasar.

Untuk menyukseskan program tersebut Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I beserta 17 KPP yang berada di wilayah kerjanya termasuk KPP Pratama Salatiga pada hari Selasa (29/11/2016) 2016 secara serentak melakukan Kampanye Simpatik dengan blusukan ke pasar.

Pada kegiatan tersebut, KPP Pratama Salatiga bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang dihadiri Bupati Semarang, Mundjirin melakukan Kampanye Simpatik dengan blusukan ke Pasar Babadan Kabupaten Semarang.

Selain blusukan ke pasar dengan membagikan leaflet kegiatan Kampanye Simpatik juga diisi dengan sosialisasi dan membuka layanan helpdesk. 

Pada Kampanye Simpatik tersebut Bupati Semarang turut blusukan dan membagikan leaflet kepada para pedagang pasar serta mengajak untuk turut serta mensukseskan program Amnesti Pajak.

Isu Amnesti Pajak hanya untuk orang-orang kaya, langsung ditepis Mundjirin.

"Penting UMKM untuk ikut program pengampunan pajak ini dengan tarif 0,5 persen dengan omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun,", jelasnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Jateng, Selasa (29/11/2016).

Kepala KPP Pratama Salatiga Toto Hendiarto mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat atau wajib pajak termasuk UMKM untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan mulai kembali sebagai pembayar pajak yang patuh hanya dengan membayar uang tebusan dengan tarif yang sangat rendah.

"Pada periode kedua ini akan banyak sosialisasi ke UMKM, dalam hal ini omzetnya dibawah Rp 4,8 miliar per tahun," kata dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: raka f pujangga
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help