Ngopi Pagi

Kursi Papa Kembali Lagi

Hanya perlu waktu 11 bulan, persisnya 318 hari, bagi Setya Novanto untuk kembali duduk di kursi empuk ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kursi Papa Kembali Lagi
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Setya Novanto dalam perkara pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sidang MKD, Jakarta, Senin (7/12/2015). 

TRIBUNJATENG.COM -- Hanya perlu waktu 11 bulan, persisnya 318 hari, bagi Setya Novanto untuk kembali duduk di kursi empuk ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemarin, 30 November 2016, dia kembali dilantik menjadi ketua DPR.

Politikus yang juga ketua umum Partai Golkar itu meninggalkan kursi ketua DPR, pada 16 Desember 2016. Dia mengundurkan diri dari jabatannya itu, setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusut keterlibatannya dalam kasus yang terkenal dengan sebutan 'Papa Minta Saham'.

Namun, berselang 11 bulan kemudian, Setnov kembali "meminta kursinya" dari suksesornya, Ade Komarudin. Lempang jalan baginya, setelah MKD--yang tidak pernah mengeluarkan putusan apa pun dalam kasus Setnov, Rabu (30/11/2016) kemarin, menjatuhkan sanksi sedang bagi Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, sekaligus memberhentikan Akom dari jabatan ketua DPR.

MKD menilai, Akom melakukan pelanggaran dengan kriteria ringan dan diberi sanksi teguran tertulis. Dan, "Papa" pun kini telah kembali.

"Diputuskan terhitung sejak hari Rabu tanggal 30 November 2016 yang terhormat saudara Doktor Haji Ade Komarudin anggota Fraksi Golkar dinyatakan berhenti dari jabatan ketua DPR RI masa keanggotaan tahun 2014‑2019," kata Ketua MKD, Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan putusan MKD.

Langkah Setnov kembali ke kursi DPR berlangsung relatif mulus. Setelah memimpin Partai Golkar pada 17 Mei 2016, menggantikan Aburizal Bakrie, tanda-tanda upayanya kembali menguasai DPR mulai terlihat.

Terlebih setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatannya, bahwa alat bukti rekaman elektronik sebagai alat bukti utama dalam proses persidangan MKD adalah tidak sah.

Pada 19 September 2016, Setnov mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas pengusutan kasus "Papa Minta Saham" ke MKD. Selang sepuluh hari kemudian, MKD DPR kabulkan PK Setnov.

Langkah Setnov kian mulus, setelah Partai Golkar--yang dipimpinnya--secara bulat berencana "mengembalikan" kursi ketua DPR kepadanya. Lebih-lebih, setelah Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pun memberikan restu. Walhasil, persis di pengujung November 2016, Setnov kembali lagi memimpin lembaga DPR.

Pertanyaannya, patutkah seorang Setnov--yang telah mengundurkan diri dari kursi ketua DPR--kembali mengambil jabatannya? Riawan Tjandra, dosen bidang tata negara di Universitas Atmajaya, Yogyakarta, menilai kembalinya Setya Novanto sebagai ketua DPR sebagai 'cacat etis'.

"Dari segi etika ketatanegaraan, itu tidak santun. Setya Novanto kan pernah mengundurkan diri sebagai ketua DPR karena ada krisis etika dan krisis hukum dalam konteks kasus 'Papa Minta Saham'. Cacat etis kalau nanti terjadi pergantian pimpinan DPR hanya atas alasan kehendak politik, bukan kepentingan rakyat," kata Riawan. Bagaimana menurut Anda? (*)

Ikuti kami di
Penulis: achiar m permana
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help