TribunJateng/

PILKADA 2017

Ini Ketentuan dan Batasan Nominal Sumbangan kepada Paslon Kepala Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga kembali menegaskan kepada setiap pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2017

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga kembali menegaskan kepada setiap pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2017 terkait teknis pelaporan hasil sumbangan dana kampanye yang diperoleh oleh tim kampanye atau tim sukses mereka.

Anggota KPU Kota Salatiga Divisi Perencanaan dan Dana, Syaemuri menyampaikan, sebagai syarat transparasi keuangan yang sebelumnya pula telah disepakati bersama di saat mereka secara resmi ditetapkan sebagai paslon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2017, pihak penyumbang, khususnya dari pihak individu diwajibkan menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Itu sudah hasil kesepakatan bersama dan resmi. Jadi baik itu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) maupun nantinya berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), semuanya harus melampirkan bukti pihak penyumbang berupa NPWP,” kata Syaemuri kepada Tribun Jateng, Selasa (27/12/2016).

Selain lampiran NPWP, lanjutnya, syarat wajib yang harus dipatuhi dan dipenuhi adalah kejelasan identitas pihak penyumbang yang dapat dibuktikan melalui lampiran identitas diri yang masih berlaku, baik berupa kartu tanda penduduk (KTP), alamat lengkap, sumber dana, jenis sumbangan, hingga besaran dana yang disumbangkan.

“Semua harus jelas dan transparan. Tujuannya agar dari pihak KPU maupun publik pun mengetahui berkait hal tersebut. Dalam sosialisasi, itu semua sudah kami sampaikan, termasuk ketentuan lain yang tidak terikat pada permasalahan hukum, baik itu korupsi maupun urusan dengan perpajakan,” terangnya.

Sebelumnya, seperti yang pernah diberitakan Tribun Jateng, Ketua KPU Kota Salatiga Putnawati pernah menegaskan, dalam pelaporan dana kampanye, tidak sebatas pada uang tunai yang diterima di rekening khusus tim paslon. Sumbangan berupa barang maupun jasa pun harus dilaporkan. Adapun teknisnya kemudian disesuaikan dengan harga pasar wajar dan dinominalkan.

“Misal ada yang menyumbang konsumsi untuk berkampanye, tinggal dihitung saja berapa harga per konsumsi yang dikeluarkan. Jumlah konsumsi berapa. Hasilnya itu yang dilaporkan kepada kami. Untuk sumbangan dari pihak perorangan paling banyak adalah Rp 75 juta per orang. Untuk swasta maupun kelompok tertentu adalah Rp 750 juta,” tuturnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help