Aksi Unjuk Rasa BEM Seluruh Indonesia Dimulai Jam 10 di Depan Istana Negara, Ini 5 Tuntutan Mereka

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa 'Bela Rakyat 121' serentak di 19 titik wilayah se-Indonesia

Aksi Unjuk Rasa BEM Seluruh Indonesia Dimulai Jam 10 di Depan Istana Negara, Ini 5 Tuntutan Mereka
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Sebagian massa memadati pertigaan Jalan Juanda dan Jalan Veteran I menuju Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (4/11/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa 'Bela Rakyat 121' serentak di 19 titik wilayah se-Indonesia, Kamis (12/1/2017) pukul 10.00 WIB.

Di wilayah DKI Jakarta, aksi BEM SI akan diselenggarakan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari koordinator aksi massa.

Tercatat jumlah massa yang ikut berjumlah ribuan. Menurut dia, para pengunjuk rasa akan berunjuk rasa mulai pukul 10.00 sampai 18.00 WIB.

"Personel yang diturunkan cukup. Kami seimbangkan dengan jumlah massa," ujar Argo, kepada wartawan, Kamis (12/1/2017).

Untuk pengamanan, kata Argo, pihaknya akan menempatkan personel di beberapa titik, seperti di depan Istana Negara dan gedung DPR/MPR.

Selain melakukan pengamanan, pihaknya juga akan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi unjuk rasa tersebut.

"Masing-masing personel sudah ditempatkan di beberapa titik yang disediakan di depan Istana dan DPR RI. Pengalihan arus melihat perkembangan di lapangan," tambahnya.

Para pengunjuk rasa itu menuntut lima hal, pertama menolak Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 dan menuntut pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mencabut Peraturan Pemerintah tersebut.

Kedua, menuntut pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Ketiga, mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling "cuci tangan" dengan kebijakan yang dibuatnya.

Keempat, menuntut pemerintah untuk transparansi dan sosialisasi dalam setiap menentukan suatu kebijakan.

Kelima, menolak kenaikan tarif listrik golongan 900 VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900 VA. (*)

Editor: muslimah
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved