TribunJateng/

Purbalingga Akan Punya Kecamatan Baru

Desa-desa yang masuk wilayah kecamatan baru itu adalah desa dari wilayah kecamatan yang dimekarkan.

Purbalingga Akan Punya Kecamatan Baru
Bupati Purbalingga-tasdi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA-Pemerintah Kabupaten Purbalingga mewacanakan pemekaran dua wilayah kecamatan. Dua kecamatan itu hasil pemekaran antara Kecamatan Kalimanah dan Kemangkon, serta Kecamatan Bobotsari dan Mrebet.

Desa-desa yang masuk wilayah kecamatan baru itu adalah desa dari wilayah kecamatan yang dimekarkan.

Bupati Purbalingga Tasdi mengatakan, pemekaran wilayah kecamatan itu untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pertimbangan kewilayahan dan jumlah penduduk juga menjadi salah satu pertimbangan untuk pengembangan kecamatan itu," kata Bupati Tasdi, Sabtu (14/1).

Secara keseluruhan, Purbalingga saat ini memiliki 18 kecamatan dengan 239 desa dan kelurahan.

Menurut Tasdi, wilayah kecamatan Kalimanah saat ini memiliki 17 desa dan kelurahan, sementara wilayah Kecamatan Kemangkon terdapat 19 desa. Di wilayah Kemangkon, terdapat beberapa desa yang letaknya di seberang sungai Klawing.

Sementara di wilayah Kecamatan Mrebet, terdapat 19 desa. Sedangkan di Kecamatan Bobotsari terdapat 16 desa.

"Dengan melihat topografi wilayah, danjumlah penduduk, maka sangat wajar untuk dimekarkan," kata Tasdi.

Pemekaran wilayah di setiap kecamatan, menurut Tasdi, sesuai dengan Undang-undang  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, serta menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tri Gunawan, mengatakan pemekaran wilayah kecamatan juga berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Kecamatan dibentuk dengan peraturan daerah mengacu PP tersebut.

Dalam PP tersebut, pemekaran kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua, atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

"Selain syarat administrasi, syarat teknis untuk pemekaran kecamatan baru meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktivitas perekonomian, ketersediaan sarana dan prasarana,"katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Hanung Wikantono, menilai, dari sisi pelayanan kesehatan, pemekaran wilayah Kemangkon dan Kalimanah sangat diperlukan. Layanan kesehatan melalui puskesmas, khususnya di wilayah Kemangkon, selama ini terkendala letak wilayah.
Desa-desa di wilayah Kemangkon di sisi utara sungai Klawing, terlalu jauh menjangkau pelayanan di puskesmas Kemangkon.

"Pemekaran di wilayah Kemangkon dan Kalimanah, akan memudahkan pelayanan kesehatan. Demikian halnya untuk pemekaran di wilayah Mrebet dan Bobotsari," katanya. (*)

Editor: a prianggoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help