TribunJateng/

PILKADA 2017

Ini Dia Enam Poin Materi Debat Publik Pilkada Salatiga

Untuk debat publik itu, lanjutnya, enam poin penting dan wajib menjadi materi secara umum berisi tentang visi, misi, maupun program setiap paslon

Ini Dia Enam Poin Materi Debat Publik Pilkada Salatiga
tribunjateng/dok
YULIYANTO VS AGUS RUDIANTO 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga Divisi Perencanaan dan Data, Syaemuri menjabarkan setidaknya ada enam poin utama yang masuk menjadi materi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka yang dijadwalkan pada 11 Februari 2017 mendatang.

Menurutnya, keenam point tersebut secara gambling telah dijelaskan dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 55/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 53/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Tahun 2017, Bab IV tentang Metode Kampanye.

“Dalam peraturan itu, kami sebagai fasilitator akan menyelenggarakan debat publik tersebut sebanyak satu kali atau lebih tepatnya di hari akhir masa kampanye pada 11 Februari 2017. Sebab, pada 12-14 Februari 2017 sudah memasuki masa tenang,” ungkap Syaemuri kepada Tribun Jateng, Minggu (22/1/2017).

Untuk debat publik itu, lanjutnya, enam poin penting dan wajib menjadi materi secara umum berisi tentang visi, misi, maupun program setiap pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2017 ini.

“Yakni tentang isu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya penyelesaian terhadap persoalan di daerah atau dalam hal ini adalah Kota Salatiga. Lalu bagaimana setiap paslon memajukan daerah yang hendak dipimpinnya,” paparnya.

Dia menambahkan, sedangkan dua poin lainnya yakni berkait langkah mereka dalam menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional dan teknis ataupun usaha setiap paslon dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kebangsaan.

“Itu yang saat ini sedang kami godok. Untuk kemudian kami komperasikan dengan masukan atupun usulan pertanyaan-pertanyaan dari publik. Untuk masukan usulan itu, sedang kami tawarkan kepada masyarakat dan kami tunggu hingga 4 Februari 2017 mendatang,” jelasnya. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help