Pengusaha Batal Pulangkan Harta ke Indonesia, Ketua Umum Apindo: Mereka Grogi

Sebagian pengusaha memutuskan tak jadi membawa pulang hartanya ke Indonesia atau repatriasi melalui program tax amnesty

Pengusaha Batal Pulangkan Harta ke Indonesia, Ketua Umum Apindo: Mereka Grogi
GOOGLE
Tax Amnesty 

TRIBUNJATENG.COM - Sebagian pengusaha memutuskan tak jadi membawa pulang hartanya ke Indonesia atau repatriasi melalui program tax amnesty. Sebagai ganti, mereka hanya mendeklarasikan harta.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan, ada dua faktor yang membuat sebagian pengusaha enggan merepatriasi hartanya.

"Gini, masalah politik ini bikin orang grogi juga, ya situasi dinamika di dalam negeri kan juga kaya begini. Terus, kondisi global pasca Trump (dilantik sebagai presiden AS) seperti itu juga. Jadi, yang sudah komitmen mau repatriasi, mereka berpikir ulang. Sebagian dari mereka mengkonversi menjadi deklarasi," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Apindo sudah mengimbau para pengusaha yang mau merepatriasi harta agar segara merealisasikan komitmennya.

Namun, sebagian justru lebih memilih mendeklarasikan hartanya saja. Haryadi sendiri tidak mempersoalkan keputusan sebagian pengusaha itu. Sebab, pemerintah sudah memberikan dua opsi di dalam UU Pengampunan Pajak yaitu repatriasi atau deklarasi harta di luar negeri.

"Kalau lihat hari ini kan repatriasi sudah mahal, sudah periode ke tiga. Logikanya, orang mana yang mau bayar lebih mahal. Makanya, Apindo ngejar di periode pertama, mati-matian mendorong," sambung Haryadi.

Realisasi repatriasi harta melalui tax amnesty baru mencapai Rp 112,2 triliun, atau 79,6 persen dari angka komitmen yang mencapai Rp 141 triliun hingga 31 Desember 2016 lalu.

Pada September 2016 lalu, pemerintah memutuskan memperbolehkan pengusaha membawa pulang hartanya hingga 31 Desember 2016 asalkan ikut tax amnesty pada periode pertama.

Keputusan itu diberikan untuk mengakomodir pengusaha yang ingin ikut tax amnesty namun tidak bisa membawa pulang hartanya hingga penutupan periode pertama selesai pada 31 September 2016 lalu.

Saat itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menjadi satu pihak yang menyuarakan permintaan pemberlakuan perpanjangan periode pertama tax amnesty hingga Desember 2016.

Namun, hingga waktu yang ditentukan, tidak semua komitmen repatriasi itu terealisasi. Hingga saat ini, belum ada kebijakan atau langkah yang diambil pemerintah terkait persoalan dana repatriasi yang belum semuanya masuk ke Indonesia. (kpc/ira)

Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help