Hendi Gandeng PATTIRO dan TI Indonesia Perkuat Pemberantasan Korupsi

Berbagai upaya dilakukan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hendi Gandeng PATTIRO dan TI Indonesia Perkuat Pemberantasan Korupsi
tribunjateng/dok
Walikota Semarang Hendrar Prihadi atau biasa disapa Hendi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Galih Permadi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Berbagai upaya dilakukan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sebelumnya telah dikukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Selanjutnya Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi akan menggandeng PATTIRO Semarang dan Tranparansi Internasional Indonesia (TI Indonesia) dalam implementasi sistem integrasi lokal pemberantasan korupsi.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) akan dilakukan pada Kamis (16/3/2017) di Hotel Dafam Semarang.

Selain itu, juga akan dilakukan seminar dengan pembicara Hendi didapuk menjadi salah satu keynote speaker bersama Saut Situmorang selaku Komisioner KPK RI, Dadang Trisasongko dari TI Indonesia, dan Direktur PATTIRO Semarang Widi Nugroho.

Adapun penanggap dalam kegiatan ini dari Kantor Staf Presiden (KSP) RI dan Bappenas RI.

Hendi menyambut baik penandatangan MOu tersebut.

"Saya harap ini akan memperkuat upaya-upaya yang telah kami kerjakan selama ini dalam rangka mengendalikan praktek korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Dan dukungan KPK akan menjadi motivasi buat kawan-kawan Pemkot untuk memperkuat integritas pelayanan masyarakat yang benar-benar bebas KKN," jelas dia.

Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan TI Indonesia terhadap 11 kota besar di Indonesia menempatkan Kota Semarang pada posisi ke 3 dari 11 kota besar.

Kota Semarang memiliki skor 60 di bawah Kota Banjarmasin dan Kota Surabaya.

Skor survey dinyatakan, bila nilai 0 berarti buruk, sementara bila 100 berarti baik.

"Yang menjadi pertanyaan mengapa Semarang belum bisa mendapatkan hasil maksimal padahal sudah dirasakan baik? Assesment Sistem Integritas Lokal (SIL) 2016 oleh TI Indonesia menemukan masih perlunya Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan perbaikan dalam program PPK di antaranya aksesibilitas informasi publik, pengawasan kepala daerah terhadap kinerja birokrasi, pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah (terutama pengadaan barang dan jasa), memperkuat Pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan penanganan pengaduan masyarakat," kata Hendi. (*)

Penulis: galih permadi
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved