TribunJateng/

Pemkab Semarang Turunkan Besaran Pajak Hiburan Jadi 15 Persen

Dia menjelaskan pada Perda Pajak Daerah tersebut disebutkan insentif pajak daerah untuk bupati, wakil bupati dan petugas pemungut pajak daerah naik

Pemkab Semarang Turunkan Besaran Pajak Hiburan Jadi 15 Persen
TRIBUN JATENG/DANIEL ARI PURNOMO
Bambang Kusriyanto memaparkan keterangan di gedung D lantai dua, ruang rapat pimpinan DPRD, Ungaran, Rabu (22/2/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Suharno

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - DPRD Kabupaten Semarang mengesahkan lima peraturan daerah (Perda).

Kelima Perda tersebut masing-masing tentang Pajak Daerah, Perda Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Semarag pada Bank Jateng, Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Perda pencabutan Perda Kabupaten Semarang No 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

Terkait Perda Pajak Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan pajak hiburan diturunkan 20 persen.

"Jadi sebelumnya pajak hiburan yakni 35 persen diturunkan menjadi 15 persen per tahun. Turunnya pajak hiburan seperti diskotik dan karaoke tersebut diatur dalam Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah," ujar pria yang akrab disapa Kribo seusai rapat paripurna DPRD untuk penetapan Perda.

Dia menjelaskan pada Perda Pajak Daerah tersebut disebutkan insentif pajak daerah untuk bupati, wakil bupati dan petugas pemungut pajak daerah naik dari 3 persen menjadi 4 persen.

"Kenaikan insentif pajak tersebut diharapkan tanggung jawab bupati sebagai kepala daerah lebih fokus serta intensifikasi pajak daerah harus dilakukan optima," sambung Bambang.

Menurut Bambang, pajak hiburan turun karena pemilik maupun pengelola tempat hiburan keberatan atas pajak yang dikenakan sebesar 35 persen.

Dia berharap pemilik maupun pengelola tempat hiburan harus jujur dalam melaporkan penghasilan dari kegiatan usahanya sebagai dasar pembayaran pajak.

"Jika tidak jujur bisa dianggap penipuan dan penggelapan pajak," tegas Bambang.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Perda tentang Perubahan Perda Pajak Daerah, Said Riswanto mengatakan sebelum perda ditetapkan ada public hearing (dengar pendapat) dengan pemilik dan pengelola tempat hiburan di Kabupaten Semarang.

"Sistem pembayaran pajak juga menghitung sendiri, sehingga apabila pengusaha maupun pengelola membayar pajak tidak jujur maka akan dikenakan pajak 35 persen," paparnya.

Dari audiensi dengan pengelola tempata hiburan, Said mengatakan pengusaha tempat hiburan berjanji membayar pajak sesuai billing atau bukti transaksi pembayaran ketika pajaknya diturunkan.

Said menjelaskan pajak hiburan ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Semarang.

"Sebelumnya kan pendapatan dari pajak daerah hanya Rp 700 juta, setelah ada penurunan (pajak hiburan) ini, kami harap ada peningkatan pendapatan dari sektor pajak menjadi Rp 2,7 miliar per tahun," tandasnya. (*)

Penulis: suharno
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help