TribunJateng/

SMA/SMK Negeri Boleh Pungut Biaya, tapi Anggaran Belanja Wajib Disetorkan ke Provinsi

Maka kekurangannya akan ditanggung bersama-sama oleh masyarakat ataupun orangtua siswa yang mampu

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang diperbolehkannya sekolah melibatkan masyarakat dalam pendanaan pendidikan di SMA/SMK Negeri dan SLB Negeri. Namun sekolah wajib melaporkan anggaran belanja ke provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo menjelaskan, tiap sekolah memang telah diperbolehkan memungut biaya pendidikan dari masyarakat. Tapi sebelumnya harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

"Nanti sekolah harus membuat RKAS. RKAS itu harus melibatkan antara pihak sekolah, komite sekolah dan orangtua murid," kata Gatot, Senin (20/3/2017).

Gatot mencontohkan, misalnya sekolah tersebut dalam satu tahun ajaran membutuhkan biaya Rp 10 juta sementara uang yang ada melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya ada Rp 6 juta.

Maka kekurangannya akan ditanggung bersama-sama oleh masyarakat ataupun orangtua siswa yang mampu.

"Perlu kami tegaskan, berbagai perundang-undangan yang ada membebaskan siswa miskin atau tak mampu. Misalnya yang siswa miskin 20 persen maka 80 persen siswa mampu punya berkewajiban," ungkapnya.

Adapun RKAS yang disusun, selanjutnya wajib dilaporkan ke provinsi. Nantinya, RKAS akan diverifikasi oleh Disdikbud Provinsi, berikutnya baru disahkan pula oleh provinsi. Hal itu agar sekolah tidak seenaknya menentukan nominal sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)SPP di RKAS.

"Nanti kami akan mengecek, kita awasi, misalnya masih belum perlu pagar sekolah atau sebaiknya besok lagi, dan sebagainya," ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan RKAS pun harus rasional, jangan sampai perencanaannya tidak sesuai kebutuhan yang sewajarnya.

"Setelah RKAS disahkan, kami kembalikan ke sekolah, oleh pihak sekolah akan disampaikan ke masyarakat yang mampu, ini mau diapakan agar sekolah bisa tetap berjalan," katanya.

Gatot juga menjelaskan, mengenai kriteria siswa mampu dan tidak mampu, masing-masing sekolah sudah memiliki data. Sebab sejak penerimaan siswa baru tentu tiap calon peserta didik sudah menyerahkan data keluarganya.

RKAS itu, juga mencakup gaji guru tidak tetap (GTT) yang jam mengajarnya di bawah 24 jam, dan pegawai tidak tetap (PTT). Sebab, gaji PTT dibebankan ke sekolah masing-masing, sementara GTT linier yang jam mengajarnya mencapai 24 jam di satu sekolah digaji provinsi.

(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help