TribunJateng/

OPINI

Agar Tak Menjadi Jebakan Kedua

Agar Tak Menjadi Jebakan Kedua. Opini ditulis oleh Maya Harsasi, Guru SMKN 1 Tengaran

Agar Tak Menjadi Jebakan Kedua
tribunjateng/cetak
Agar Tak Menjadi Jebakan Kedua, Opini ditulis oleh Maya Harsasi, Guru SMKN 1 Tengaran 

Opini ditulis oleh Maya Harsasi, Guru SMKN 1 Tengaran

TRIBUNJATENG.COM - Pada era 1990-an, melanjutkan sekolah ke SMK bukanlah pilihan bergengsi. Stigma “sekolahnya anak miskin”, “urakan”, “tukang tawuran”, membuat enggan orang tua dan siswa. SMU dianggap jauh lebih bermutu, lebih keren, lebih menjanjikan masa depan dan lebih bagus fasilitasnya.

Namun setelah era reformasi bergulir, data menunjukkan bahwa pengangguran produktif kebanyakan adalah lulusan SMU, pemerintah pun bergerak. Jumlah SMU dan SMK ditinjau ulang. Pemerintah bahkan mematok target rasio antara jumlah SMK dan SMA sebesar 50:50 pada tahun 2010 dan 70:30 pada tahun 2015.

Sayangnya, setelah satu decade berjalan, kebijakan ini malah menuai masalah. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2016 menunjukkan dari 7,24 juta orang pengangguran di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru dipegang oleh lulusan SMK, yakni 11,24 %. Baru kemudian disusul lulusan SMA (9,55%), SMP (7,15%), Diploma (6,14%), Sarjana (5,65%), dan SD kebawah (3,04%). Ketidak siapan memasuki dunia kerja, tidak sesuainya keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan pasar, minimnya kompetensi keahlian yang dimiliki adalah isu utama yang dikeluhkan.

Penyebab lainnya adalah pembukaan jurusan di suatu wilayah yang serampangan. Contohnya jurusan TIK (Teknologi Informasi dan Komunasi). Di mata masyarakat, jurusan ini lebih bergensi sehingga banyak yang membukanya, bahkan SMK di pelosok sekalipun. Padahal, lapangan pekerjaan untuk lulusan ini relative hanya tersedia di kota besar dalam jumlah terbatas pula. Jika tidak terkendali dikhawatirkan nasibnya akan sama dengan jurusan bisnis manajemen, dimana lapangan kerja yang tersedia hanya 119.295 sementara lulusan yang dihasilkan mencapai 348.954 orang.

Bandingkan dengan beberapa jurusan lain yang “tidak populer”, misalnya pertanian, pariwisata, kemaritiman. Pada bidang pertanian, Indonesia membutuhkan paling tidak 444.792 lulusan SMK pertanian, sementara yang tersedia 52.319 orang. Bidang pariwisata, dari 707.600 tenaga yang dibutuhkan, hanya 82.171 yang bisater penuhi. Yang lebih ekstrem, di bidang kemaritiman (kelautan dan perikanan) membutuhkan 3,3 juta orang, namun yang terpenuhi hanya sekitar 17 ribu saja!

Atas dasar itulah, Presiden kemudian mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tanggal 9 September 2016 agar meningkat kualitasnya dan berdaya saing tinggi. Muaranya lahirlah Program Pendidikan Vokasi Industri hasil kolaborasi antara Menteri Perindustrian (Menperin) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang bertujuan untuk mewujudkan link-and-match antara pendidikan vokasi dengan industri. Sepintas, kebijakan ini sudah akomodatif. Namun yang perlu disadari, jangan sampai konsentrasi pemerintah dalam melayani dunia industry membuat SMK (kembali) terjebak menjadi fungsi tunggal: hanya menyiapkan lulusannya untuk bekerja.

Krisis ekonomi 1997 disusul resesi global 2008 adalah contoh di mana langkah antisipasi harus tetap disiapkan. Jangan sampai dengan potensi penduduk 60% di antaranya adalah usia produktif justru menjadi mimpi buruk saat dunia industry sedang lesu. Tagline SMK yang “siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif” selayaknya dimaknai secara utuh. Bahwa lulusan SMK tak harus antre di industri, tetapi juga mampu memberdayakan dirinya sendiri dengan berwirausaha.

Memang benar, SMK memiliki unit produksi sebagai wahana praktik produktif secara langsung sekaligus wahana untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha. Tetapi kenyataan di lapangan jauh panggang dar iapi. Banyak unit produksi yang dikelola sekadarnya, tanpa manajemen yang memadai. Barang yang disediakan seadanya, pengelolaan keuangan masih sederhana, dan belum memiliki desain pengembangan yang jelas, dengan intensitas pelibatan siswa yang terbatas pula.

Kondisi ini tentu membutuhkan terobosan. Apalagi pelajaran kewirausahaan di SMK mulai tahun depan dihapus. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan di antaranya, pertama sekolah seyogyanya mulai mengubah mindset siswa dalam mengerjakan tugas (proyek) dengan lebih mengedepankan bahwa tugas yang dibuat layak untuk dijual. Misalnya, dalam mata pelajaran pemrograman, program yang dihasilkan tidak boleh sekadar “jadi” tetapi harus memiliki manfaat dan bisa dipasarkan.

Kedua, sekolah juga mewajibkan siswa antarjurusan untuk saling berkolaborasi. Misalnya antara jurusan Jasa Boga (JB) dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Saat siswa RPL membuat tugas web dinamis, hasilnya dapat untuk mempromosikan produk yang dibuat siswa JB. Begitu pula sebaliknya, siswa Boga harus mencari mitra jurusan lain untuk memasarkan produknya.

Ketiga, perlu juga memunculkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) alternatif. PKL yang selama ini berjalan biasanya “sekedar”magang di dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dalam PKL alternative ini, siswa-siswa diberi ruang untuk berwirausaha. Pesertanya dilakukan secara berkelompok dan dianjurkan untuk lintas jurusan. Proporsi PKL alternative ini tentu terbatas, dengan mekanisme seleksi dan pengawasan yang ketat pula. Seleksi proposal dan juga fit and proper test, dapat dilakukan sepenuhnya oleh guru. Sementara pengawasan selama program berlangsung dilakukan oleh guru pendamping dan juga DUDI sebagai konsultan praktis.

Terakhir, yang perlu dipikirkan oleh sekolah adalah masalah pendanaan. Tahun-tahun lalu, pemerintah memang menyediakan beasiswa kewirausahaan untuk siswaSMK. Namun tak ada salahnya jika sekolah pun turut memikirkan hal ini. Apakah wujudnya berupa koperasi siswa, dimana siswa dapat mengajukan pinjaman tanpa bunga untuk membiayai proyek bisnisnya, atau dalam bentuk lain yang sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Karena, wirausaha memang membutuhkan modal. Dan untuk bidang-bidang tertentu, modal itu tidak mungkin dibebankan sepenuhnya di pundak mereka. Sementara masih banyak diantara mereka yang sampai saatini masih saja tertelikung masalah biaya. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help