TribunJateng/

Ditjen Imigrasi Hapus Ketentuan Rp 25 juta untuk Pemohon Paspor Baru

Direktoral Jenderal Imigrasi menghapus ketentuan keberadaan Rp 25 juta pada tabungan pemohon paspor keperluan wisata.

Ditjen Imigrasi Hapus Ketentuan Rp 25 juta untuk Pemohon Paspor Baru
TRIBUNNEWS
Ilustrasi paspor 

Sedangkan jika mengaku akan menunaikan ibadah umrah atau haji non-kuota, pemohon paspor diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota beserta surat pernyataan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umrah yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia.

Jika pemohon paspor mengaku maksudnya keluar negeri untuk wisata, menurut Agung Sampurno, petugas imigrasi akan menggunakan sejumlah teknik dalam wawancara untuk memastikan bahwa si pemohon bukan korban perdagangan manusia atau TKI non-prosedural.

Wewenang tersebut diberikan kepada petugas imigrasi di kantor imigrasi maupun di Tempat Pengawasan Imigrasi (TPI).

Adapun angka Rp 25 juta itu, tambah Agung, pada awalnya dianggap merepresentasikan biaya hidup di luar negeri. "Sehingga kalau dia punya living cost yang cukup, dia tidak akan terbengkalai," kata Agung.

'Untuk melindungi'
Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Agato, yang turut hadir dalam konferensi pers, menegaskan bahwa tambahan persyaratan tersebut ada untuk melindungi masyarakat.

Agato mengatakan, saat ini banyak warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang menjadi korban perdagangan manusia dengan modus "menumpang jalur formal" seperti umrah, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga, atau wisata.

Ia mengungkap bahwa Ditjen Imigrasi banyak menemukan WNI yang menjadi TKI non-prosedural di Timur Tengah dengan alasan umrah.

"Mereka beralasan buat paspor untuk umrah, namun ketika di sana tidak kembali (ke Indonesia)," kata Agato.

Berdasarkan kajian Ditjen Imigrasi, lanjutnya, sejak Februari sampai Juni 2016 terdapat 416 WNI yang berangkat umrah belum kembali sampai sekarang.

Agato pun menegaskan bahwa persyaratan tambahan tidak berlaku umum, tetapi hanya bagi pemohon paspor yang terindikasi kuat calon TKI non-prosedural.

Halaman
123
Editor: sujarwo
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help