Hore! Guru Madin Dapat Honor Rp 300 Ribu Pertahun

Sekitar 15 ribu guru madrasah diniyah (Madin) di Kabupaten Kendal rencananya akan mendapat honor sebesar Rp 300 ribu

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini suciatiningrum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Sekitar 15 ribu guru madrasah diniyah (Madin) di Kabupaten Kendal rencananya akan mendapat honor sebesar Rp 300 ribu pertahun mulai tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Agus Rifai menjelaskan, pemberian honor bagi guru madin saat ini masih dalam proses pembahasan dan pendataan ulang

“Kami belum memdapatkan data yang valid jumlah madin dan guru madin yang ada di Kendal agar saat lemberian honor ini nantinya tidak ada kesalahan yang menjadi temuan BPK,"jelasnya, Selasa (21/03/2017).

Setelah mendapatkan data, nantinya guru madin akan menandatangani perjanjian kontrak surat perintah kerja (SPK) antara guru dengan Disdikbud.

Rifai mengungkapkan rencana pemberian honor tahun ini meningkat dari bantuan transport setiap tahunnya yang diberikan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kendal sebesar Rp 100 ribu.

“Honor tersebut akan diberikan langsung ke guru madin bukan ke lembaga sehingga tidak akan ada potongan,” imbuhnya.

Walau demikian Rifai belum bisa memastikan apakah honor bisa diberikan tahun ini sebab masih tergantung pada proses pembahasan di DPRD.

“Bila disetujui nanti bisa dianggarkan, maka tahun ini para guru madin sudah bisa mendapatkan honor,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Sulistyo Aribowo, mengatakan, saat ini formulasi pemberian honor kepada guru madin tersebut masih digodok di Komisi D DPRD Kendal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kendal.

Menurutnya, honor madin telah dianggarkan sebesar Rp 4,5 miliar pertahun dan ll diperuntukkan bagi 15 ribu guru madin diseluruh wilayah di Kendal.

“Bila anggaran tahun depan ada penambahan APBD, maka akan kami tambah anggarannya,” imbuhnya

Sulistyo memaparkan bahwa honor guru madin ini berbeda dengan bantuan transport seperti tahun-tahun sebelumnya yang diberikan Kesra Setda Kendal.

Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014, bantuan transport menurut saran dari Kemendagri berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi harus mencari formulasi lain yang bersifat kegiatan. Yaitu kegiatan yang menginduk bukan pada Bupati melainkan kepada dinas teknis. Sehingga ada laporan pertanggungjawaban atas kegiatan di dinas tersebut,” paparnya.

Perihal dinas teknis yang akan menangani honor guru madin, menurutnya nantinya akan diikutkan dengan Disdikbud.

“Saat ini kami bersama-sama disdikbud sedang menggodok formulasi yang tepat agar tidak menjadi temuan BPK. Peraturannya dalam bentuk Perbup untuk mengikatnya,” pungkasnya. (dni).

(*)

Penulis: dini
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help