TribunJateng/

Wali Murid Protes Kebijakan Siswa SMA/SMK Bayar SPP Rp 200 Ribu per Bulan

Wali Murid Protes Kebijakan Siswa SMA/SMK Bayar SPP Rp 200 Ribu per Bulan. Tahun lalu gratis kenapa sekarang bayar.

Wali Murid Protes Kebijakan Siswa SMA/SMK Bayar SPP Rp 200 Ribu per Bulan
tribunjateng/daniel ari purnomo/dok
FOTO DOKUMEN Kombes Pol Abiyoso upacara di SMA di Ungaran 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Kebijakan membayar uang sumbangan penyelenggaran pendidikan (SPP) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) negeri menuai protes dari wali murid.

Purwanti, wanita yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit di Kota Semarang itu tidak setuju dengan kebijakan SMA/SMK untuk membayar SPP mulai Januari hingga Juni 2017. “Di sekolah anak saya yakni SMKN 3 Semarang, kami harus membayar Rp 900 ribu selama enam bulan secara rapel, atau boleh Rp 150 ribu per bulan. Saya pribadi keberatan untuk membayar. Saya dan orangtua yang lain ya inginnya gratis,” ujarnya ketika ditemui Tribun Jateng, Senin (20/3).

Ia menyatakan seharusnya sekolah negeri sudah bebas dari keharusan membayar SPP. “Saya suruh anak saya belajar dengan tekun waktu SMP agar bisa masuk SMK negeri. Tujuannya agar gratis SPP nya. Eh ternyata sekarang bayar,” ungkapnya.

Purwanti menjelaskan, bahwa beberapa sekolah bahkan baru melakukan sosialisasi pada bulan Maret ini. “Saya dengar dari ibu-ibu tetangga, beberapa sekolah lain juga baru memberikan pemberitahuan pada minggu-minggu ini. Sekolah anak saya pun sosialisasi baru bulan ini, untuk membayar SPP Januari sampai Juni. Jadi, kesannya mendadak sekali,” ungkapnya. Hal tersebut, lanjutnya, membuat para orangtua memprotes kebijakan tersebut.

Ia berharap bahwa kebijakan membayar SPP bagi siswa SMA/SMK segera berakhir. “Sebenarnya saya kira masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan untuk membayar. Karena mendadak, kesannya aneh. Tapi karena sudah disuruh membayar ya kami bayar saja,” ujarnya.

Harapan yang sama dituturkan oleh Sri Hartati, seorang pemilik toko kelontong di kawasan Sendangguwo, Semarang. “Karena pengelolaan SMA dan SMK sekarang beralih ke pemprov, sebenarnya saya yakin bisa dihapus aturan bayar SPP tersebut,” ujarnya kepada Tribun Jateng.

Walau begitu, ia menuturkan bahwa dirinya tetap setuju untuk membayar SPP tiap bulan. “Di SMAN 2 Semarang, tempat anak saya sekolah harus membayar Rp 200 ribu per bulan. Walaupun sedikit kecewa tapi tidak apa-apa,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa dirinya lebih mementingkan pendidikan anaknya, berapapun harganya. “Yang penting bisa sekolah dan bisa membanggakan kedua orangtuanya,” ungkapnya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 2 Semarang Santosa menuturkan bahwa kewenangan untuk menjelaskan soal uang SPP ada pada kepala sekolah. “Itu kewenangan Pak Wagino (Kepsek SMAN 2 Semarang) untuk memberikan penjelasan,” ujarnya. Ketika Tribun Jateng berusaha menghubungi Wagino, tidak ada jawaban hingga berita ini diturunkan.

Terpisah, Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA se-Jawa Tengah, Wiharto, menuturkan bahwa pihaknya akan menjelaskan soal uang SPP tersebut hari ini. “Besok (hari ini) saya akan menjelaskan tentang hal tersebut, agar masyarakat menjadi paham tentang bagaimana kebijakan tersebut,” ujar Wiharto, Senin.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help