TribunJateng/

Hal Ini Dinilai Bisa Menjadi Solusi Selesaikan Polemik Semen Rembang

Berlarut-larutnya persoalan pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk hanya bisa diakhiri

Hal Ini Dinilai Bisa Menjadi Solusi Selesaikan Polemik Semen Rembang
KOMPAS.com/Nazar Nurdin
Pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, per 17 Maret 2017 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Berlarut-larutnya persoalan pabrik semen di Rembang milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk hanya bisa diakhiri jika pemerintah secara tegas berpatokan kepada hukum yang berlaku.

Keputusan Mahkamah Agung yang kemudian dipatuhi dan dijalankan oleh Gubernur Jawa Tengah dan PT Semen Indonesia, sudah seharusnya tidak lagi membuka peluang bagi pihak lain untuk mendesakkan kepentingannya melalui aksi jalanan.

Hal ini disampaikan M Mahendradatta, praktisi hukum, pada diskusi publik bertema “Polemik Putusan MA dan Dampaknya Terhadap Industri Semen” di Bakoel Coffe, Rabu (22/3/2017).

“Kasus semen Rembang milik PT Semen Indonesia hanya akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang berpatokan kepada hukum. Bukan menyelsaikannya berdasarkan pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi,” kata M Mahendradatta melalui rilis, seperti dilansir Kompas.com, Kamis (23/3/2017). 

Masih menurut Mahendradatta, persoalan semen Rembang menjadi berlarut-larut karena ada pihak yang berupaya memaksakan kehendak yang justru tidak berpatokan pada aturan hukum.

“Mereka yang kontra semen Rembang terus-menerus melakukan aksi seperti cor kaki dengan berpatokan pada prinsip pokoke atau ‘pokoknya’. Pokoke jika ditambang akan merusak lingkungan. Lho, mereka kan seharusnya juga menempuh jalur hukum jika masih tidak bisa menerima,” katanya.

Solusi penyelesaian semen Rembang, menurut Mahendradatta, adalah melakukan win-win solution antara Semen Indonesia dan warga.

“Pastikan wilayah pertambangan benar-benar tidak merusak lingkungan, sehingga tidak ada yang dikalahkan. Serta para penolak harus menghindari prinsip 'pokoke',” ujarnya.

Kaca Mata Pengusaha

Sementara itu, Danang Girindrawardana, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, lembaga yudikatif di Indonesia belum sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang terus berusaha menggenjot investasi dengan memangkas urusan birokrasi dan urusan administrasi atau aturan.

Halaman
12
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help