TribunJateng/

Korupsi e KTP

Kesaksian Setya Novanto di Persidangan e-KTP Besok Bikin Penasaran

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP, (6/4/2017)

Kesaksian Setya Novanto di Persidangan e-KTP Besok Bikin Penasaran
KOMPAS/ALIF ICHWAN
Jaksa penuntut umum KPK akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Kamis (6/4/2017), termasuk Setya Novanto mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto 

TRIBUNJATENG.COM - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Kamis (6/4/2017).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada empat saksi yang berasal dari DPR.

Mereka adalah mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan anggota Komisi II Markus Nari, dan Ade Komarudin yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

Saksi lainnya yaitu Direktur PT Quadra Solution Achmad Fauzi, Dudy Susanto dari PT Softob Technology Indonesia (STI), Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S. Sudiharjo, Suciati sebagai pihak perantara.

Selain itu, ada Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, dan Yimmy Iskandar Tedjasusila yang tidak disebutkan peranannya dalam surat dakwaan.

Dalam kasus ini, awalnya KPK menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan bawahannya, Sugiharto. Saat ini, keduanya duduk di kursi terdakwa.

Dari pengembangan kasus e-KTP, KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka.

Banyak pihak yang disebut dalam dakwaan telah menerima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

DPR RI menyepakati anggaran proyek e-KTP sesuai grand design 2010, yaitu RP 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.

Sementara, 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI. (kompas.com/Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Editor: iswidodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help