TribunJateng/

MENGEJUTKAN, Surat Bupati Semarang Terkait LKPj Ditolak DPRD

Perbedaan pendapat tersebut terkait surat Bupati Semarang perihal penyampaian data guna melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

MENGEJUTKAN, Surat Bupati Semarang Terkait LKPj Ditolak DPRD
tribunjateng/dok
Bupati Semarang Mundjirin 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Suharno

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (5/4/2017), sempat terjadi perbedaan pendapat antar anggota Banggar.

Perbedaan pendapat tersebut terkait surat Bupati Semarang perihal penyampaian data guna melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Semarang Tahun 2016 yang tidak layak dinilai tim Banggar.

Meski sempat terjadi perbedaan pendapat, namun hasil akhir rapat memutuskan surat Bupati Semarang ini akhirnya ditolak.

Anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang, M Basari mengatakan penolakan surat tersebut lantaran LKPj yang dipakai DPRD untuk menilai kinerja bupati adalah dokumen LKPj yang disampaikan dalam paripurna DPRD pada tanggal 27 Maret 2017.

Jadi, menurutnya tidak ada mekanisme untuk menyusulkan data pelengkap LKPj seperti surat yang dikirimkan bupati.

"Terlepas data LKPj ada kekurangan atau tidak lengkap, itu bagian yang dinilai oleh DPRD. Ketika eksekutif (bupati, Red) menyusulkan surat untuk melengkapi LKPj tak ada manfaatnya bagi DPRD," ujar Basari.

Baca: Sekda Kabupaten Semarang: Ada Perbedaan Persepsi Penilaian LKPj antara Eksekutif dan Konsultan

Basari menambahkan LKPj yang disampaikan di paripurna sudah dibedah konsultan ahli dalam workshop yang dilakukan DPRD Kabupaten Semarang.

"Adanya surat bupati itu berarti bupati mengakui bahwa LKPj yang disampaikan di paripurna tidak lengkap, tidak sempurna. Tidak hanya kinerja yang kami nilai, termasuk dokumen LKPj juga dinilai. Kalau dokumennya saja tidak lengkap apalagi isi dan pelaksanaan kegiatannya," sambungnya.

Hal senada juga diungkapkan Said Riswanto yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Kabupaten Semarang.

Said menyebut analisis LKPj antara lain terkait kelengkapan dan kelayakan domumen LPKj, penilaian kinerja pembangunan dan ekonomi makro daerah, penilaian kinerja keuangan daerah.

"Selain itu, penilaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang (program dan kegiatan), penilaian kinerja tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, serta telaah atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan progresnya," ungkapnya.

Sadi juga menjelaskan, ada tiga aspek untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

"Capaian dari tiga aspek itu totalnya hanya 18 persen dari 100 persen untuk tahun 2016. Hal tersebut yang membuat DPRD akan memberikan rekomendasi supaya Pemkab Semarang melakukan pembenahan di tahun 2017 ini," imbuhnya. (*)

Penulis: suharno
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help