TribunJateng/

Panwas Salatiga Siap Berikan Keterangan Jika Diminta MK

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas) Kota Salatiga pun memperoleh undangan untuk hadir dalam sidang lanjutan pemeriksaan

Panwas Salatiga Siap Berikan Keterangan Jika Diminta MK
tribunjateng/dok
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas (Panwas) Kota Salatiga pun memperoleh undangan untuk hadir dalam sidang lanjutan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilihan umum (PHP) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Salatiga 2017.

Anggota Panwas Salatiga Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Agung Ari Mursito mengutarakan, pihaknya dalam sidang tersebut sebagai pihak pemberi keterangan. Tetapi itu apabila diminta atau diperlukan. Semua itu tergantung pada penilaian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sejak awal sidang MK dilaksanakan, kami sejauh ini belum pernah diminta memberikan keterangan. Meskipun demikian, kami selalu siap termasuk untuk sidang ketiga yang dilaksanakan Rabu (12/4/2017) mendatang sekitar pukul 09.00 di Jakarta,” kata Agung kepada Tribun Jateng, Rabu (5/4/2017).

Dia mengutarakan, hal yang dipersiapkan sementara ini oleh Panwas terhadap sidang gugatan yang dimohonkan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Agus Rudianto-Dance Ishak Palit tersebut yakni berupa keterangan tertulis.

“Itu perlu kami siapkan jika suatu saat diperlukan. Bahkan sudah sejak awal hingga saat ini, selalu kami konsultasikan dan koordinasikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Prinsip kami siap dan siap, termasuk jika di sidang pemeriksaan pekan depan,” jelasnya.

Seperti diinformasikan sebelumnya, MK telah menjadwalkan untuk pelaksanaan sidang ketiga (lanjutan) pasca sidang pendahuluan dan meminta jawaban atas dalil yang disampaikan pihak penggugat. Sidang itu dilaksanakan Rabu (12/4/2017) pukul 09.00.

Pada persidangan PHP Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga bernomor 30/PHP.KOT-XV/2017, pemohon menyebutkan berdasarkan Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017, selisih perolehan suara hanya 992 suara atau 0,9 persen karenanya mengajukan permohonan ke MK.

Adapun alasan permohonan sengketa itu diajukan karena pemohon merasa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara atau dalam hal ini adalah KPU Kota Salatiga sebagai pihak termohon. Termohon dianggap telah melanggar asas jujur, adil, dan profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Salatiga 2017. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help