TribunJateng/

Korupsi e KTP

Setya Novanto Dicekal, Peran dalam Kasus e-KTP Lebih dari Sekadar Saksi?

Mengejutkan. Ketua DPR RI Setya Novanto dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK.

Setya Novanto Dicekal, Peran dalam Kasus e-KTP Lebih dari Sekadar Saksi?
tribunnews.com
Mengejutkan. Ketua DPR RI Setya Novanto dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK. 

TRIBUNJATENG.COM - Mengejutkan. Ketua DPR RI Setya Novanto dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK.

"Tentu apapun yang diputuskan saya sangat memberikan dukungan atas proses hukum yang berlaku di Indonesia," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2017) saat ditanya tanggapannya terkait pencekalan tersebut.

Ia mengaku siap jika KPK memerlukan keterangannya. Sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disebutkan bahwa pemanggilan anggota Dewan harus melalui izin Presiden.

"Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil KPK karena ini proses hukum yang harus saya patuhi. Saya setiap saat selalu siap diundang," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Saya harapkan ini bisa secara tuntas bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan dengan sabar untuk bisa melakukan apa yang saya ketahui, apa yang saya dengar dan apa yang saya lakukan," sambungnya.

Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan bahwa, setelah Ketua DPR itu berkali-kali disebut keterlibatannya oleh para saksi, pencekalan ini sebagai langkah maju dan positif. Sehingga diharapkan ada proses hukum lanjutan yang kemudian dikembangkan oleh KPK terkait dugaan keterlibatan Setya Novanto.

Donal juga mengatakan pencekalan itu menunjukkan peran Setya Novanto lebih dari sekadar saksi.

"Semakin diyakini bahwa Novanto terlibat dalam kasus e-KTP, karena tidak mungkin dicekal kalau orang-orang tertentu tersebut tidak mempunyai peran yang diduga kuat dalam kasus e-KTP," tegas Fariz.

Donal membandingkan dengan banyaknya nama-nama lain yang disebut-sebut sebagai penerima uang dalam kasus dugaan e-KTP, tapi status mereka belum dicekal oleh KPK.

Beberapa nama yang disebut dalam tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dua politisi Partai Demokrat yang sekarang mendekam di penjara, Anas Urbaningrum dan M Nazarudin, disebuitkan menerima komisi sebesar 11 persen sejumlah Rp574,2 miliar.

Setya Novanto dan Andi Narogong dalam dakwaan jaksa disebut mendapat pembagian anggaran e-KTP dalam jumlah yang sama, sebesar 11% atau Rp574,2 miliar.

Ini bukan pertama kalinya KPK mengajukan pencekalan terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Beberapa orang yang juga sudah dicekal adalah Isnu Edhi Wijaya Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana -Direktur Utama PT Quadra Solution, dan Andi Agustinus atau Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri.

KPK juga sudah mengajukan pencekalan terhadap Yosep Sumartono pensiunan PNS Dukcapil Kemendagri dan Widyaningsih, bekas Sekjen Kemendagri. Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengatakan, pencekalan Setya Novanto sudah diberlakukan. (bbc/kompas.com)

Editor: iswidodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help