TribunJateng/

Gubernur Ganjar Pranowo Akui Kantornya Belum Ramah Difabel

Maka, jika ada rencana rehabilitasi gedung pemerintah diharapkan juga menganggarkan fasilitas untuk difabel

Gubernur Ganjar Pranowo Akui Kantornya Belum Ramah Difabel
Tribun Jateng/M Nur Huda
Seorang penyandang disabilitas, harus dibantu oleh para staf pemprov dan Satpol PP untuk turun dari tangga gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek kantor Gubernur Jateng, Rabu (19/4). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengakui bahwa komplek kantor Gubernur Jateng masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Dibuktikan adanya gedung-gedung yang sampai saat ini belum ada fasilitas bagi mereka.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai memimpin rapat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jateng tahun 2018, di gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (19/4/2017).

"Ini contoh salah satu kantor pemerintah yang tidak ramah pada disabilitas ya (kantor gubernur) provinsi ini, termasuk ruang kerja saya di lantai dua," kata Ganjar sembari menunjuk adanya seorang penyandang difabel yang harus dibantu oleh para staf pemprov untuk turun dari tangga di gedung Gradhika.

Maka, jika ada rencana rehabilitasi gedung pemerintah diharapkan juga menganggarkan fasilitas untuk difabel. Sedangkan jika akan membangun gedung baru, maka harus ada desain untuk fasilitasi penyandang difabel.

"Maka saya bilang ayo dandani bareng-bareng. Ketika ada rehabilitasi tolong dianggarkan, kalau akan membangun baru tolong langsung otomatis dibuat," tegasnya.

Dalam Musrenbangwil kali ini, lanjutnya, pertanyaan dan permintaan yang muncul pertama dari para pihak adalah dari penyandang difabel yang diwakili oleh Didik Sugiyanto. Mereka meminta agar pemerintah mempermudah layanan publik untuk penyandang difabel, dan memberikan pelatihan keterampilan.

Sebelumnya, Ganjar juga telah menginstruksikan ke jajarannya untuk menggempur gedung yang tidak ramah difabel. Ia juga akan mewajibkan setiap gedung publik di wilayah Jateng harus ramah pada penyandang disabilitas.

"Pokoknya mulai tahun 2017 kalau ada pembangunan, undhak-undhakane digempur separuh, kasih jalan untuk disabilitas. Ini saya umumkan kepada semua bupati, kalau perlu nanti diinstruksikan kepada camat sampai kades agar dibuatkan jalan untuk teman-teman disabilitas," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan itu sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan atau akses bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Terlebih sampai saat ini tidak sedikit bangunan yang ada di Jateng belum memenuhi syarat ramah disabilitas.

"Banyak keluhan dan usulan dari kelompok-kelompok disabilitas yang tersebar di berbagai daerah, terutama terkait kondisi gedung dan fasilitas umum di Jateng yang tidak bisa diakses disabilitas," ungkapnya.

(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help