TribunJateng/

IRONIS, Empat Juta UMKM di Jateng Tidak Dibina Menggunakan APBD

Perwakilan dari PT Petrokimia Gresik, Mulyono, mengeluhkan tak adanya data terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah (Jateng).

IRONIS, Empat Juta UMKM di Jateng Tidak Dibina Menggunakan APBD
tribunjateng/rahdyan trijoko pamungkas/dok
Bermodalkan lidi, Arif Yuni Prasetya (19) menghasilkan kerajinan miniatur sepeda dan Menara Eifel. Karya Arif sempat dipamerkan pada acara Tribun Jateng Festival Semarangan dan HUT Karang Taruna ke 56 di Balai Kota Semarang, Minggu (16/10). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Perwakilan dari PT Petrokimia Gresik, Mulyono, mengeluhkan tak adanya data terkait usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah (Jateng). Pihaknya pun kesulitan menemukan UMKM sasaran pendampingan.

"Harapan kami, database UMKM di Jateng bisa diakses secara mudah dan kami terima. Jika lebih cepat kan lebih baik," kata Mulyono dalam dialog antara BUMN, BUMD, dan swasta di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/4).

Menurut Mulyono, kondisi ini membuat pihak swasta tak bisa melakukan pendampingan secara merata. Selain database, Mulyono mengusulkan pembentukan forum komunikasi corporate social responsibility (CSR). Lewat pertemuan rutin, bisa dibahas berbagai persoalan dan UMKM mana saja yang butuh pendampingan.

"Jadi, penyelesaian persoalan yang muncul bisa dikeroyok bersama-sama," saran dia.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng Ema Rahmawati mengakui belum adanya database UMKM di wilayahnya. Bahkan, pihaknya juga tak mengetahui UMKM mana saja yang telah mendapat pendampingan dari pihak swasta. "Kami yang mendapat tugas ngurusi UMKM malah nggak tahu, mana saja yang didampingi, lewat cara apa, dan sudah sampai mana," ucapnya.

Ema beralasan, kondisi ini terjadi lantaran masing-masing pemberi pendampingan tak melapor ke pemerintah. Padahal, tanpa adanya laporan, bantuan atau pendampingan dimungkinkan tumpang tindih.

"Misalnya, ketika pemerintah membina satu UMKM, ternyata UMKM itu telah didampingi pihak lain. Padahal, anggaran kami terbatas. Kalau seperti ini, bisa jadi satu UMKM mendapat banyak bantuan sementara UMKM tak mendapat sama sekali," kata dia.

Agar tak terus berlanjut, Ema mengajak semua pihak berkoordinasi dan memperbaiki sistem yang ada sehingga semua UMKM bisa maju bersama. Ema mengatakan, ada 115 ribu UMKM di Jateng, baik yang dibina pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, ada sekitar 4,5 juta UMKM di Jateng.

“Jadi baru sedikit yang dibina pemerintah dari dana APBD. Mereka ada di bidang pertanian, perdagangan, jasa, dan lainnya,” katanya.

Menurut Ema, sejumlah permasalahan yang paling banyak dihadapi UMKM di antaranya, terkait peralatan, renerasi produk, pengemasan, bahan baku, dan teknis produksi. (tribunjateng/cetak/had)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help