TribunJateng/

Komisi II DPR RI Tanyakan Pengelolaan Dana Desa di Kendal, Begini Jawab Bupati Mirna

Komisi II DPR RI Tanyakan Pengelolaan Dana Desa di Kendal, Begini Jawab Bupati Mirna Annis

Komisi II DPR RI Tanyakan Pengelolaan Dana Desa di Kendal, Begini Jawab Bupati Mirna
tribunjateng/dok
Bupati Kendal Mirna Annisa 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini Suciatiningrum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Bupati Kendal, Kamis (20/04/2017).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mengecek implemantasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait managemen pengelolaan dana desa dan BUMDes di wilayah Kabupaten Kendal.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, pengelolaan dana desa sejauh ini berjalan baik. Kendati demikian, ada beberapa kendala terkait point aturan perundang-perundangan.

Menurut Mirna, kondisi masing-masing desa tidak sama contohnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang bisa dijadikan sebagai penggerak peningkatan ekonomi desa.

“Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat seperti kondisi sosial, ekonomi juga SDM sehingga implementasi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan,"ujarnya.

KUNKER - Komisi II DPR RI kunker untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa melalui BUMDes di kabupaten Kendal yang berlangsung di ruang Operation Room Pemkab Kendal, Kamis (20/4/2017).
KUNKER - Komisi II DPR RI kunker untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa melalui BUMDes di kabupaten Kendal yang berlangsung di ruang Operation Room Pemkab Kendal, Kamis (20/4/2017). (TRIBUNJATENG/DINI)

Lebih lanjut Mirna memaparkan letak geografis Kabupaten Kendal yang berupa pesisir dan pegunungan dan tersebar di 260 desa memiliki potensi yang berbeda-beda.

Ketua TIM Panja Penyelenggara Pemerintahan Desa Komisi II DPR RI, Al Muzzamil Yusuf memaparkan, pengelolaan dana desa di berbagai daerah akan terus dilakukan untuk memajukan meningkatkan ekonomi masyaraka desa.

Persoalan dana desa merupakan persoalan instrumen untuk mendorong sistem pembangunan manusia, lingkungan, di dalam lingkungannya sehingga bisa berkembang atas inisiatif warga.

“Kami berharap tidak ada lagi orang desa yang berbondong- bondong ke kota mencari pekerjaan sehingga pengelolaan dana desa harus dimaksimalkan” jelasnya.

Terkait kendala anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka, desa harus diberikan ruang agar bisa leluasa.

“Dana desa yang dikelola melalui BUMDes dengan mengajak masyarakat untuk mandiri. Sehingga perlu diberi ruang agar leluasa membuat berbagai terobosan,” ujarnya. (*)

Penulis: dini
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help