TribunJateng/

Ngopi Pagi

Ketika Pemkot Langgar Aturan Sendiri

Penertiban pedagang kaki lima yang berdagang di tempat tak semestinya oleh Satpol PP Pemerintah Kota Semarang tentu sudah sering kita dengar

Ketika Pemkot Langgar Aturan Sendiri
tribunjateng/hermawan endra
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Penertiban pedagang kaki lima yang berdagang di tempat tak semestinya oleh Satpol PP Pemerintah Kota Semarang tentu sudah sering kita dengar. Dengan tegasnya, aparat Pemkot Semarang menindak para pedagang yang dianggap nakal karena nekat menggelar dagangannya di jalan.

Alasan Satpol PP jelas, yakni menegakkan perda yang melarang para pedagang berjualan memakan badan jalan atau trotoar. Selain alasan perda, sudah jelas bahwa berjualan di jalan atau bahkan di trotoar tentu dilarang karena mengganggu pemakai jalan. Jalan dan trotoar dibuat bukan untuk berdagang.

Sering pula kita lihat bagaimana para pedagang kaki lima lari tunggang-langgang menyelamatkan dagangan mereka, saat melihat petugas Satpol PP turun dari truknya. Tak jarang ada ketegangan dan tangisan para pedagang dalam setiap penertiban yang dilakukan Satpol PP.

Namun dalam beberapa hari terakhir, pemandangan aneh justru terlihat di Jalan Simongan, depan Pasar Beka (Pasar Simongan). Beberapa pekerja dengan santainya membangun lapak pedagang tepat di pertigaan badan Jalan Simongan menuju Jalan WR Supratman. Tak satupun Satpol PP terlihat di sana.

Bagaimana tidak aneh? Beberapa bulan sebelumnya, ketika jalan tersebut dilebarkan, para pedagang yang berjualan di tepi jalan itu disingkirkan dengan alasan pelebaran jalan. Kini justru lapak-lapak baru berdiri kokoh nyaris di tengah jalan.

Lebih menggelikan lagi, lapak tersebut bukanlah lapak liar yang dibangun para pedagang kaki lima. Lapak tersebut adalah lapak resmi yang dibangun atas restu Pemkot Semarang.

Alasannya, Pasar Beka akan direnovasi, sehingga pemerintah membangun lapak sementara dengan ‘meminjam’ lahan jalan raya. Alasan lain adalah sulitnya mencari lokasi lain untuk mendirikan lapak sementara.

Apapun alasannya, apa yang dilakukan oleh Pemkot Semarang ini adalah bentuk pelanggaran atas aturan mereka sendiri. Alasan hanya untuk sementara, dan sulit mendapatkan lokasi lain seharusnya tak bisa melegitimasi adanya pasar di tengah jalan raya.

Kalau begini caranya, apa bedanya Pemkot Semarang dengan pedagang kaki lima? Bahkan para pedagang kaki lima yang sering dikejar-kejar Satpol PP, punya alasan lebih kuat lagi.

Para pedagang kaki lima terpaksa berjualan di tepi (bukan di tengah) jalan karena alasan perut yang lapar. Mereka tak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Sayang alasan mereka itu tak mempan di hadapan Satpol PP. Dengan berbekal pentungan, Satpol PP tetap mengejar para pedagang yang lari. Satpol PP tak segan mengangkut dagangan yang tertinggal ke atas truk.

Lalu akankah pembangunan lapak di tengah Jalan Simongan ini menjadi pembenaran bagi semua pedagang kaki lima di Semarang untuk berjualan di tengah jalan? Bukankah sudah ada contohnya?

Tentu saja ini akan tergantung dengan sikap Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang saat lapak-lapak ini dibangun di tengah jalan, sedang berada di Jakarta untuk melihat langsung Pilkada Jakarta. Kita tunggu saja. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help