PILKADA 2017

Sidang Gugatan Pilkada Salatiga akan Diputuskan MK 26 April 2017

Permohonan gugatan yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak pertengahan Maret 2017 tersebut, dijadwalkan bakal diputuskan 26 April

Sidang Gugatan Pilkada Salatiga akan Diputuskan MK 26 April 2017
tribunjateng/dok
Ketua KPU Kota Salatiga Putnawati 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Beberapa tahapan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada Kota Salatiga telah dilewati. Permohonan gugatan yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejak pertengahan Maret 2017 tersebut, dijadwalkan bakal diputuskan dalam waktu dekat ini.

"Berdasarkan jadwal dan informasi yang kami terima, sidang putusan oleh MK terhadap PHP Pilkada Salatiga dilaksanakan Rabu (26/4/2017) sekitar pukul 13.30 berdasarkan Surat Gugatan Nomor 30/PHP.KOT-XV/2017 di Ruang Sidang MK di Jakarta," kata Ketua KPU Kota Salatiga Putnawati kepada Tribun Jateng, Jumat (21/4/2017).

Dia mengutarakan, seluruh hal berkait jawaban atas gugatan pihak pemohon yang disampaikan KPU Kota Salatiga sebagai pihak termohon, termasuk juga pemberian keterangan maupun pengesahan bukti sudah tersampaikan kepada Hakim MK secara terbuka, gamblang, dan transparan. Seluruhnya sudah disampaikan, termasuk juga di sidang lanjutan beberapa waktu lalu.

Berkait pembacaan putusan MK yang dijadwalkan pekan depan itu, pihaknya pun sedang mempersiapkan hal lainnya. Apapun putusannya, pihaknya pun mengklaim siap untuk menerima.

Apabila gugatan diterima oleh MK, pihaknya akan siap melaksanakan kewajibannya. Apabila gugatan ditolak, pihaknya akan menyiapkan penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga terpilih.

Terpisah, Anggota Panwas Salatiga Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Agung Ari Mursito menyampaikan, pada sidang lanjutan MK yang dilaksanakan pada 12 April 2017 lalu, pihaknya pun untuk aktif mengikuti persidangan atau ketika itu adalah pemeriksaan para saksi dari beberapa pihak terkait.

"Kami pada 13 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 pun telah menyerahkan keterangan tertulis dan bukti-bukti pendukung sesuai yang diminta oleh Hakim MK. Dan penyerahan tersebut juga atas dasar arahan dari Bawaslu RI. Kami ketika itu hanya memantau dari ruang Bawaslu yang telah disiapkan MK," jelasnya.

Dia menggambarkan, setidaknya ada tiga aspek keterangan tertulis yang diserahkan kepada MK ketika itu, di antaranya adalah terkait penyampaian hasil pengawasan di setiap tahapan pemilihan, penanganan dugaan pelanggaran, dan hal-hal yang menyangkut pokok-pokok permohonan pemohon. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help