TribunJateng/

Penyidik Tetapkan Syafruddin Tersangka Kasus BLBI, SIapa Yang Bakal Menyusul?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pulang ke Indonesia.

Penyidik Tetapkan Syafruddin Tersangka Kasus BLBI, SIapa Yang Bakal Menyusul?
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). Seluruh kegiatan KPK akan pindah ke gedung baru pada akhir tahun ini. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA --  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim pulang ke Indonesia. Penyidik KPK membutuhkan keterangan Sjamsul pada penyidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Mudah-mudahan beliau datang ke kantor KPK, memberikan penjelasan rinci," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/4).

Basaria menuturkan, KPK telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Sjamsul di Singapura. Ia berkata, Sjamsul berada di negara itu sejak 2015.

Kuasa hukum Sjamsul, Maqdir Ismail, mengatakan kliennya akan mengambil langkah strategis menyusul penetapan tersangka KPK terhadap Syafruddin. Maqdir menyebut surat keterangan lunas yang diterbitkan Syafruddin untuk BDNI merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kala itu.

"Released and discharged sudah diberikan oleh pemerintah dan BPPN sejak MSAA ditandatangani. Jadi SKL itu adalah kelanjutan dari penyelesaian BLBI," ujarnya.

Selasa petang, KPK menetapkan Syafruddin Arsyad Tumenggung sebagai tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI milik Sjamsul Nursalim. Syafruddin diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 3,7 triliun.

Syafruddin disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BLBI adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema untuk mengatasi masalah krisis ini atas dasar perjanjian Indonesia dengan IMF.

Bank Indonesia sudah mengucurkan dana hingga lebih dari Rp 144,5 triliun untuk 48 bank yang bermasalah agar dapat mengatasi krisis tersebut. Namun, penggunaan pinjaman ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sehingga negara dinyatakan merugi hingga sebesar Rp 138,4 triliun karena dana yang dipinjamkan tidak dikembalikan.

Dua bukti

Halaman
12
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help