TribunJateng/

Pemkab Beri Pendampingan Hukum PNS Yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Bibit Bawang Merah

Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Emastoni Ezam, menyayangkan masih adanya ASN yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

Pemkab Beri Pendampingan Hukum PNS Yang Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Bibit Bawang Merah
ilusrasi Korupsi

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Bupati Brebes, Idza Priyanti mengaku prihatin atas adanya dugaan kasus korupsi pengadaan bibit bawang merah untuk petani di sejumlah kecamatan di Brebes.

Jika terbukti ada oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kasus itu, ia mengatakan, akan memberi sanksi tegas.

"Kami tunggu hasil pemeriksaannya bagaimana. Tentunya pengadilan yang akan memutuskan. Jika terbukti bersalah, tentu ada sanksi tegas," kata Idza, Sabtu (29/4/2017).

Menurutnya, selama ini, pemerintah kabupaten terus melakukan pembinaan terhadap ASN agar bekerja sesuai aturan, tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta tidak bermain- main dengan anggaran.

"Saat ini, kami serahkan proses pemeriksaan ke Kepolisian. Yang pasti kami selama ini, kami terus melakukan pembinaan agar kinerja ASN sesuai aturan," ujarnya.

Proyek pengadaan bantuan bibit bawang merah senilai Rp 5,489 miliar bagi para petani diduga dikorupsi.

Kasusnya kini tengah ditangani Direktorat Reserse Kriminan Khusus (Ditreskrimsus) Suddit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jateng.

Sejumlah petani penerima bantuan yang bersumber dari APBN tahun 2016 serta sejumlah pejabat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah diperiksa tim dari Polda Jateng di Mapolres Brebes.

Sekretaris Daerah (Sekda) Brebes, Emastoni Ezam, menyayangkan masih adanya ASN yang diduga terlibat dalam pusaran kasus korupsi.

"Kami serahkan sepenuhnya ke pihak yang berwenang. Jika nanti terbukti ada ASN yang terlibat, sangat disayangkan. Apalagi, bantuan ini kan untuk membantu petani," ucap Emastoni.

Ia mengatakan, Pemkab Brebes menghargai proses hukum yang tengah berjalan.

Ketika ditanyai apakah memberikan bantuan hukum terhadap ASN yang diduga terlibat, ia mengatakan pendampingan diberikan namun hanya saat proses penyidikan.

"Pendampingan hukum diberikan saat penyidikan saja. Pemkab tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pendampingan sampai ke pengadilan," bebernya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: galih pujo asmoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help