TribunJateng/

Pengusaha Demak Siap Terapkan Struktur dan Skala Upah yang Baru

Aturan tersebut akan membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi. Namun, dampak terhadap produktivitas kerja juga signifikan.

Pengusaha Demak Siap Terapkan Struktur dan Skala Upah yang Baru
IST
Suasana workshop dan sosialisasi Permenaker No 1/2017 yang digelar Apindo Demak di PT HIT Polytron Sayung, Sabtu (29/4/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Pada Hari Buruh, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Demak MH Ilyas menegaskan seluruh anggotanya siap melaksanakan struktur dan skala upah tenaga kerja yang baru.

Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1/2017.

"Permenaker itu sudah kami sosialisasikan akhir pekan kemarin ke seluruh anggota Apindo di PT HIT Polytron Sayung. Semua yang hadir menyatakan siap melaksanakannya," jelas Ilyas, Senin (1/5/2017).

Ia menyebut aturan tersebut akan membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi.

Namun, dampak terhadap produktivitas kerja juga signifikan.

"Jadi perusahaan tidak rugi. Struktur skala upah juga dapat mewujudkan pembayaran upah yang berkeadilan, mendorong pengembangan keahlian dan karier serta mempertahankan pekerja yang berkualitas," tandasnya.

Menurutnya, sosialisasi menyongsong struktur skala upah dan sistem kompensasi pada Sabtu (29/4/2017) tersebut bukanlah yang terakhir.

Ilyas akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan anggota.

Tujuannya adalah memenuhi tenggat pelaksanaan aturan tersebut yang ditentukan oleh pemerintah yakni 23 Oktober tahun ini.

"Kami targetkan pada akhir semester II tahun 2017, perusahaan anggota Apindo sudah menerapkan struktur dan skala upah yang baru. Hal ini tidak sulit karena sebagian besar anggota sudah menerapkan sistem pengupahan berbasis struktur skala upah," tegas pria yang juga ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Demak ini.

Adapun Wakil Ketua Bidang Pengupahan Arief Cristianto mengatakan pengusaha secara umum tak keberatan dengan kewajiban struktur dan skala upah.

Hal itu sudah lazim dilakukan hampir di setiap perusahaan.

"Tapi ada sebagian perusahaan terutama yang skala menengah dan mikro yang tidak memiliki struktur dan skala upah yang sistematis," ungkapnya. (*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help