TribunJateng/

Mantan Bupati Ini Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Masjid Raya

Menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum, pengacara terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi.

Mantan Bupati Ini Dituntut 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Masjid Raya
KOMPAS.COM/YAMIN ABU HASAN
Ahmad Hidayat Mus keluar ruangan setelah menjalani sidang agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, TERNATE - Mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Hidayat Mus alias AHM, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sula.

Kasus ini merugikan keuangan negara Rp 5,5 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Hendry Tobing di Pengadilan Tipikor, Ternate, Maluku Utara, Selasa (2/5/2017), terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa juga meminta agar terdakwa ditahan.

JPU menilai, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo pasal 4 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam persidangan.

Adapun yang meringankan yaitu terdakwa berbuat baik selama persidangan, belum pernah dihukum serta tokoh di Kabupaten Kepulauan Sula.

Menanggapi tuntutan JPU, pengacara terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan pledoi.

"Kami minta waktu dua minggu untuk mengajukan pledoi atas tuntutan jaksa yang ngelantur," kata pengacara terdakwa, Waode Nurzaenab.

Menurut Waode, tuntutan jaksa tidak berpijak pada fakta hukum dan pernyataan saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan.

Apalagi saksi ahli menyatakan, bupati tidak terlibat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

"Dalam persidangan semua saksi menyebut tidak ada intervensi bupati. Kemudian dikatakan penunjukan langsung juga tidak benar karena menurut ahli, penunjukan langsung yang dilakukan organisasi pengadaan tidak melawan hukum," tutur Nurzaenab.

Kuasa hukum terdakwa menilai sejak awal kasus ini berbau rekayasa.

Apalagi sebentar lagi pilkada serentak 2018 akan digelar sehingga aroma politik terasa.

"Jangan kemudian dianalisis sedemikian rupa untuk kepentingan politik tertentu. Ini kan tahun politik, saya yakin ini banyak yang punya kepentingan politik. Memang kami penasehat hukum tapi kami juga pelajari situasi yang ada," ucap Nurzaenab. (kompas.com/fatimahyamin)

Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help