TribunJateng/

Penjelasan Yusril Tentang Usulan Pihak yang Minta Pencabutan Pasal Penodaan Agama Ini Bikin Mak Jleb

Yusril mengakui UU Nomor 1 PNPS 1965 sudah pernah diuji di MK untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Gus Dur.

Penjelasan Yusril Tentang Usulan Pihak yang Minta Pencabutan Pasal Penodaan Agama Ini Bikin Mak Jleb
KOMPAS.com/Kahfi Dirga Cahya
Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/9/2016). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA --  Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai pasal-pasal penistaan agama harus tetap ada di dalam tata hukum negara.

Ia mengingatkan, pasal 29 UUD 45 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

"Karena itu, agama mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Bahkan, pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa dan negara kita ini terjadi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa," kata Yusril melalui pesan singkat, Rabu (11/5/2017).

Yusril mengungkapkan, pasal-pasal penodaan agama bukan hanya ada di dalam pasal 156 dan 156a KUHP, tapi juga terdapat dalam pasal-pasal UU Nomor 1 PNPS 1965 tentang Larangan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

"Pasal 156a KUHP yang baru-baru ini digunakan hakim untuk menghukum Ahok adalah berasal dari UU Nomor 1 PNPS tahun 1965 itu," jelasnya.

Yusril mengakui UU Nomor 1 PNPS 1965 sudah pernah diuji di MK untuk dibatalkan oleh sekelompok orang, termasuk Gus Dur. Namun, MK dalam putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak permohonan tersebut untuk seluruhnya.

Jadi, kata Yusril, MK berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Di negara yang berdasar Pancasila, ulasnya, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, maka keberadaan agama wajib dilindungi dari setiap penyalahgunaan dan penodaan.

"Terhadap pelakunya dikenai pidana sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP," ucap Yusril.

Mantan Mensesneg itu menuturkan, keberadaan ketentuan pidana bagi penodaan atau penistaan terhadap ajaran sesuatu agama itu, umumnya juga berlaku di negara-negara sekuler.

Contohnya Prancis, di mana seorang wali kota dituntut ke pengadilan dengan dakwaan penodaan ajaran agama. Di Rusia dan di Tiongkok juga begitu, padahal mereka negara komunis.

"Jadi, bagi saya sangatlah aneh jika ada sekelompok orang mendesak pemerintah dan DPR untuk mencabut ketentuan tentang penodaan atau penistaan agama, apalagi kegiatan seperti itu makin banyak terjadi akhir ini, terutama melalui media sosisal," tutur Yusril.

Yusril menjelaskan, mencabut berlakunya suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan Perppu, yang memerlukan persetujuan DPR.

"Kalau UU itu lahir, walau kecil kemungkinannya, namun mereka yang kontra dapat mengajukan judicial review untuk membatalkan UU tersebu. Dalam keyakinan saya, MK berpotensi menolak permohonan mereka yang selanjutnya akan menetapkan desain bangunannya," paparnya. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help